Visi sebagai Poros Maritim Dunia Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS — Kesungguhan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dipertanyakan. Program bidang kelautan dan perikanan tidak dimasukkan dalam rancangan program nasional dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018.Hal itu dikemukakan oleh Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan, di Jakarta, Jumat (23/6). Dalam RKP 2018 yang bertema memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan, pemerintah menetapkan 10 program nasional dan 30 program prioritas nasional yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahun 2018. "Tidak masuknya program kelautan merupakan langkah mundur pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan," ujarnya.Abdi menambahkan, tidak dimasukkannya program prioritas kelautan dan perikanan tidak sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Padahal, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terbuka lebar karena sektor perikanan tumbuh 5,15 persen tahun lalu. Presiden bahkan sudah menerbitkan tiga kebijakan untuk percepatan pembangunan kelautan dan perikanan. Kebijakan tersebut meliputi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, Peraturan Presiden No 3/2017 tentang Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan, dan Perpres No 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.Kebijakan kelautan dan perikanan yang inkonsisten menimbulkan pesimisme akan tercapainya target pembangunan kelautan dan perikanan seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019. Abdi menambahkan, ada sejumlah program kerja pemerintah yang cenderung lamban dilaksanakan tahun ini, yakni pengadaan kapal dan alat tangkap ikan pengganti cantrang, serta pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT). Sementara itu, peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hingga kini belum terbit. Tercatat baru Sulawesi Utara yang telah menerbitkan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari target diselesaikannya perda dari 26 provinsi pada Juni tahun ini.Fasilitas pendukungBerdasarkan RKP tahun ini, kata Abdi, keberpihakan pemerintah untuk memberikan perhatian pada kehidupan nelayan, terutama di daerah pinggiran dan pulau kecil terluar, belum terlalu besar. Ikan yang melimpah belum dapat dinikmati oleh nelayan sebab fasilitas pendukung, seperti kapal dan alat tangkap ikan, gudang pendingin, dan pabrik es, masih minim. Peneliti DFW Indonesia, Subhan Usman, mengemukakan, terdapat beberapa program dan target pembangunan kelautan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian pemerintah pada 2018. "Paling tidak, ada empat hal yang perlu mendapat intervensi program, yaitu terkait target produksi garam nasional, pembangunan dan penyediaan ribuan kapal dan alat tangkap ikan, pembangunan 31 sentra kelautan dan perikanan terpadu, serta revitalisasi 90 titik pelabuhan perikanan," kata Subhan.Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pengadaan kapal bantuan tahun ini tuntas pada Oktober. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menuturkan, sebagian besar tipe kapal sudah pernah dibuat pada tahun lalu sehingga galangan tinggal mengerjakan (Kompas, Jumat 23/6). (LKT)