Fokus Beralih ke Subsidi Selisih Bunga

JAKARTA, KOMPAS — Alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2017 akan dikurangi dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun. Pengurangan dilakukan karena PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai penyalur FLPP terbesar akan fokus menyalurkan kredit pemilikan rumah bersubsidi dengan skema subsidi selisih bunga. Dengan adanya pengurangan anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) itu, jumlah hunian yang dapat dibiayai dari semula 120.000 unit akan berkurang menjadi sekitar 40.000. Meski demikian, masyarakat berpenghasilan rendah selaku debitor tidak akan terpengaruh perubahan skema FLPP menjadi skema subsidi selisih bunga (SSB). "Bank BTN lebih memilih skema SSB. Menteri Keuangan mendukung hal itu. Dengan skema SSB, pemerintah tidak perlu menyediakan pembiayaan sebesar 90 persen karena hanya membayar selisih bunga antara komersial dengan bunga yang ditetapkan 5 persen," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Senin (3/7), di Jakarta.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, anggaran SSB tahun 2017 sebesar Rp 3,7 triliun diperkirakan dapat membiayai sekitar 225.000 rumah. Sejauh ini, pemanfaatannya tergantung bank pelaksana untuk memilih FLPP atau SSB."Sebetulnya bank akan lebih diuntungkan kalau menyalurkan FLPP karena ada porsi pemerintah yang masuk. Namun, waktu itu BTN menyatakan tidak masalah dan masih bisa menanggung. Sekarang kami justru ingin mendorong bank-bank pelaksana FLPP selain Bank BTN agar menyalurkan FLPP," kata Lana.Menurut Lana, sampai saat ini, alokasi anggaran FLPP 2017 belum cair. Adapun anggaran penyaluran FLPP dari awal tahun hingga 16 Juni lalu mencapai Rp 673,7 miliar untuk 5.897 rumah. Dana itu berasal dari dana bergulir FLPP yang telah disalurkan sejak 2010. Pengurangan anggaran FLPP akan dilakukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Upaya mendorong bank selain BTN untuk menyalurkan FLPP, lanjut Lana, pihaknya memetakan kebutuhan dan distribusi FLPP. Dari pemetaan itu, didapat beberapa provinsi dengan tingkat penyerapan yang tinggi antara lain Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. (NAD)