Program Bantuan Kapal Memerlukan Evaluasi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mengevaluasi program pengadaan bantuan kapal. Sejumlah persoalan masih ditemukan mulai dari perizinan kapal yang lambat, kualitas dibawah standar, hingga kapal yang tenggelam sebelum diserahkan ke koperasi nelayan. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Senin (3/7). Evaluasi diperlukan guna menghindari penyimpangan proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pengadaan bantuan kapal untuk koperasi nelayan yang semrawut. Akhir pekan lalu, di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, KM Nelayan Nomor 696 berukuran 5 gros ton (GT) pengadaan tahun 2016 terguling dan tenggelam saat sandar di pelabuhan. Kapal bantuan nelayan itu kini sudah dibawa ke galangan untuk diperbaiki.Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agus Suherman mengemukakan, kapal bantuan nelayan yang tenggelam itu baru selesai dibangun dan dalam proses penyerahan ke koperasi nelayan. Kapal itu merupakan bagian dari program bantuan tahun 2016. Agus menambahkan, kejadian tenggelamnya kapal bertepatan dengan libur hari raya Idul Fitri. Ketika itu, petugas jaga sedang tidak berada di lokasi pada saat terjadi hujan deras yang membuat kapal terendam air dan terbalik. "Saat hujan deras, (kapal) terisi air. Kami sudah minta (kapal) untuk diperbaiki," kata Agus.Abdul Halim mengemukakan, tenggelamnya kapal perikanan sebelum diserahkan ke nelayan mengindikasikan kesemrawutan program KKP dalam pengadaan armada perikanan nasional. Hasil penelusuran dalam sebulan terakhir menunjukkan masih banyak persoalan dalam pengadaan kapal bantuan tahun 2016. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi program bantuan tersebut sebelum melanjutkan ke pengadaan kapal tahun 2017. "Ada kekeliruan penyusunan program sehingga program amburadul di level implementasi. Ini perlu dikoreksi agar APBN tidak terbuang percuma," katanya.Banyak persoalanBeberapa persoalan yang ditemukan meliputi kualitas kapal perikanan yang terbangun di bawah standar antara lain di Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara. Dokumen perizinan yang tidak kunjung lengkap dalam 3 bulan terakhir untuk nelayan penerima kapal bantuan terjadi di Kalimantan Utara. Selain itu, kelengkapan alat penangkapan ikan juga masih memerlukan perbaikan. "Hal ini menyebabkan koperasi nelayan penerima kapal perikanan di Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Utara sulit karena tidak bisa mengakses permodalan untuk perbaikan kapal bantuan yang tak layak pakai," katanya.Ia mengingatkan, pemerintah juga dihadapkan pada pekerjaan rumah yang besar, yakni peralihan alat cantrang yang jauh lebih mendesak. Untuk itu, DPR perlu segera memanggil pemerintah untuk melakukan evaluasi dan antisipasi agar kekeliruan program dapat segera diatasi, atau melakukan moratorium bantuan kapal jika terbukti banyak pelanggaran. (LKT)