logo Kompas.id
EkonomiPemerintah Janjikan Insentif...
Iklan

Pemerintah Janjikan Insentif bagi Kontraktor

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjanjikan sejumlah insentif terhadap kontraktor pengembang wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ditawarkan. Tahun ini, sebanyak 15 wilayah kerja yang ditawarkan dengan seluruhnya berskema bagi hasil berdasar produksi bruto atau gross split. Kontraktor menginginkan kepastian hukum terhadap jaminan insentif tersebut.Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, sejumlah insentif itu antara lain penghapusan bea masuk, pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 100 persen. PBB tersebut, lanjut Arcandra, adalah untuk periode eksplorasi."Ini yang kami harapkan akan berlaku juga pada skema gross split. Kontraktor meminta penerbitan peraturan pemerintah untuk menegaskan hal ini terhadap gross split. Ini masih terjadi perdebatan apakah bisa berlaku atau tidak. Kalau diperlukan akan diterbitkan," kata Arcandra, Jumat (7/7), di Jakarta.Arcandra mengatakan hal itu seusai pertemuan dengan 52 perusahaan kontraktor migas yang turut dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan. Inti pertemuan itu adalah penawaran langsung wilayah kerja kepada investor, penjelasan skema gross split berikut perpajakannya, serta penyederhanaan izin di sektor ESDM.Wilayah kerja yang ditawarkan pemerintah tahun ini terdiri dari 10 wilayah kerja konvensional (minyak dan gas bumi) serta lima wilayah kerja nonkonvensional (gas metan batubara). Wilayah kerja konvensional itu membentang dari Aceh, Kepulauan Natuna, Lampung, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua Barat. Sementara wilayah kerja nonkonvensional yang ditawarkan ada di Jambi dan Sumatera Selatan.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menambahkan, berkaca pada 14 wilayah kerja yang dilelangkan tahun lalu dan tak mendapat satu pun pemenang, seiring perubahan regulasi diharapkan menarik minat investor terhadap 15 wilayah kerja yang ditawarkan tahun ini. Pemerintah masih menimbang ulang apakah 14 wilayah kerja yang belum laku tersebut akan dilelang ulang."Sedang dievaluasi kenapa 14 wilayah kerja itu tak laku. Kami akan lakukan sejumlah perbaikan agar investor berminat. Semoga akhir tahun ini bisa dilelang ulang," ujar Wiratmaja.Pemerintah mencemaskan iklim investasi hulu migas di Indonesia yang kian lesu seiring anjloknya harga minyak. (APO)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000