Perbankan Bersiap sebagai Penerbit Kartu dan Pelaksana Transaksi

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia telah menerbitkan regulasi tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Sebagai langkah awal, GPN akan digunakan untuk melayani transaksi domestik kartu anjungan tunai mandiri, debit, dan uang elektronik. Untuk itu, perbankan nasional mempersiapkan diri sebagai bank penerbit dan pelaksana transaksi tersebut. Senior Executive Vice President (SEVP) Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Dadang Setiabudi mengatakan, BNI bersama Bank Indonesia (BI) tengah melakukan persiapan teknis operasional dan bisnis. Fokus utama persiapan itu menyangkut dua hal.Pertama, BNI menyesuaikan sebagai bank penerbit kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri (ATM), dan uang elektronik (issuing bank). Kedua, BNI bersiap juga menjadi bank penerima dan pemroses transaksi pembayaran (acquiring bank). "Kami akan berupaya mematangkan penyesuaian itu untuk dapat mengimplementasikan GPN tepat waktu sesuai dengan penetapan BI," katanya.BI telah menggandeng empat bank yang mewakili 75 persen transaksi debit nasional untuk pengembangan GPN. Keempat bank itu adalah PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Masih akan ada tambahan bank-bank lain dan perusahaan penyelenggara switching yang akan berperan dalam GPN.Menurut Dadang, penerapan GPN menguntungkan nasabah, bank, dan pemerintah. Nasabah mendapat kemudahan bertransaksi di tempat belanja manapun di dalam negeri cukup dengan menggunakan satu kartu. Bagi bank, biaya investasi infrastruktur, seperti ATM, penangkap data elektronik EDC, dan pembaca kartu akan berkurang.SVP Customer Deposit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Trilaksito Singgih Hudanendra mengatakan, Bank Mandiri siap melaksanakan GPN. Bersama BI, Bank Mandiri sudah melakukan uji coba terbatas internal dengan switching dan bank lain peserta GPN. "Dengan GPN, biaya diharapkan efisien. Namun, kami belum bisa menghitung total biaya dan penghematan yang akan terjadi," katanya. NontunaiKepala Direktorat Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengemukakan, selama ini transaksi pembayaran harus lewat sistem pembayaran masing-masing bank. Sebagian besar transaksi pembayaran itu juga melewati penyelenggara sistem pembayaran.Hal itu menyebabkan biaya transkasi per bank atau penyelenggara pembayaran itu sangat besar. Dari sisi potongan sejumlah uang yang dikenakan bank kepada tempat belanja (MDR) terkait transaksi pada mesin EDC, potongan di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara lain, yaitu 1,6-2,2 persen. "Melalui GPN, ke depan MDR diharapkan turun sehingga nasabah tidak terbebani biaya mahal bertransaksi lagi," katanya.GPN juga diarahkan untuk meningkatkan transaksi nontunai. Dari sisi penggunaan kartu debit, kredit, dan ATM saja, sudah meningkat dari sekitar 60 juta keping pada 2014 menjadi 154 juta keping pada tahun ini. (HEN)