logo Kompas.id
EkonomiPerubahan Tak Berdampak ke...
Iklan

Perubahan Tak Berdampak ke Masyarakat

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran kredit pemilikan rumah bersubsidi oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan tetap dilaksanakan dengan memanfaatkan skema subsidi selisih bunga. Pemerintah memastikan perubahan tersebut tidak berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam program sejuta rumah."Target pembangunan rumah tidak akan berkurang. Itu hanya diubah dari (menyalurkan) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi subsidi selisih bunga," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jumat (7/7), di Jakarta.Menurut rencana, alokasi anggaran FLPP akan dikurangi dari Rp 9,7 triliun menjadi Rp 3,1 triliun. Sebab, BTN sebagai bank pelaksana FLPP terbesar akan fokus menyalurkan subsidi selisih bunga (SSB). Secara terpisah, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono membenarkan bahwa BTN akan fokus menyalurkan KPR bersubsidi dengan memanfaatkan SSB. "Anggaran subsidi selisih bunga cukup besar dan masih dapat digunakan untuk merealisasikan target yang ditetapkan Kementerian PUPR tahun 2017," kata Maryono ketika dihubungi Kompas.Menurut Maryono, secara umum penjualan rumah untuk segmen pasar menengah ke bawah membaik. Secara khusus, perbaikan itu disumbang oleh permintaan terhadap KPR bersubsidi. Hal itu berdampak terhadap KPR subsidi yang disalurkan BTN. Data BTN hingga Mei 2017, penyaluran KPR bersubsidi mencapai 978.453 unit atau tumbuh 12,3 persen dari tahun sebelumnya. Secara nilai, penyaluran KPR subsidi tumbuh 29,27 persen menjadi Rp 62,18 triliun pada Mei 2017. Dampak ke pengembangUntuk KPR nonsubsidi hingga Mei 2017 telah disalurkan untuk 377.882 unit, naik 10,25 persen selama setahun. Nilai penyaluran KPR nonsubsidi tumbuh 11,31 persen menjadi Rp 62,59 triliun pada Mei 2017.Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia Zulfi Syarif Koto mengatakan, meskipun perubahan itu tidak akan berpengaruh atau dirasakan debitor, yakni masyarakat berpenghasilan rendah, pemberian pemahaman kepada pengembang dan masyarakat tetap penting. "Pengembang dapat bertanya, apa dampaknya bagi pengembang. Ini perlu penjelasan karena terkait pasokan. Jadi, perlu pemahaman yang sama baik secara informal di dalam BTN atau antara BTN dengan pengembang serta debitor," kata Zulfi.Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan, tahun 2017, pihaknya mengalokasikan Rp 5 triliun untuk memfasilitasi KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. KPR tersebut disalurkan melalui bank pemerintah dengan fasilitas bunga sebesar suku bunga acuan Bank Indonesia ditambah 3,75 persen. Itu berarti bunga KPR dengan memanfaatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan saat ini sebesar 7,75 persen. (NAD)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000