BPR Manfaatkan Teknologi

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank perkreditan rakyat turut memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Pengembangan produk berbasis teknologi dapat menjadi jembatan agar BPR lebih dikenal dan dapat dimanfaatkan masyarakat.Bank perkreditan rakyat (BPR) dianggap memiliki peran penting dalam membuka akses jasa keuangan kepada masyarakat. Jumlah BPR yang mencapai 6.000 unit dan aset sebesar Rp 150 triliun menjadi garda depan untuk membuka akses kepada industri keuangan, terutama untuk sektor informal serta usaha kecil dan menengah. Namun, OJK sering menerima keluhan dari masyarakat bahwa BPR belum dapat memberikan layanan yang mudah dan nyaman.Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengusulkan agar BPR bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi. "BPR itu beragam, ada yang masuk kategori BUKU (bank umum kelompok usaha) I dan BUKU III. BPR besar mungkin dapat menyerap teknologi. Sementara BPR kecil, yang totalnya 86 persen, modalnya masih di bawah Rp 15 miliar," kata Muliaman, Senin (10/7), di Jakarta. Melalui kerja sama dengan penyedia jasa teknologi, posisi BPR dapat menjadi lebih kuat. Dengan sinergi tersebut, kelak dapat diciptakan berbagai produk keuangan berbasis teknologi. Muliaman mengingatkan, sekarang ini sedang terjadi gangguan dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Gangguan itu juga dapat memengaruhi industri BPR. Bahkan, tantangan yang dihadapi BPR saat ini cukup besar, bukan hanya dari sesama pelaku dalam industri keuangan, melainkan juga pelaku industri lain, seperti industri teknologi finansial. "Tak ada cara lain kecuali memberdayakan BPR karena teknologi dan ekspektasi masyarakat juga berkembang. BPR perlu menambah konten teknologi untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan," katanya. Terkait dengan bunga yang tinggi, ia yakin, jika kepercayaan masyarakat semakin besar setelah BPR melakukan perubahan-perubahan dan memosisikan diri dengan citra baru, biaya itu akan menurun secara bertahap. Penguatan BPR juga tidak terlepas dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga masih perlu ditingkatkan. Kredit bermasalahDeputi Komisioner Perbankan IV OJK Boedi Armanto mengatakan, dari hasil kajian OJK, ada tiga tahap yang perlu dilakukan untuk mendorong pencitraan BPR. Ketiga tahap itu adalah pengenalan, implementasi yang bekerja sama dengan Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo), serta evaluasi dan pengembangan. Ketua Umum Perbarindo Djoko Suyanto juga berharap BPR terus mendapat dukungan dari regulator. "Kami berharap OJK terus mengawal industri BPR karena BPR adalah kekayaan Indonesia dan merupakan pilar pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah," kata Djoko.Terkait kredit bermasalah (NPL), ia mengatakan, sampai semester I-2017, NPL masih berada pada kisaran 4-6 persen. Menurut dia, rasio itu belum naik signifikan karena NPL pada Januari sebesar 6,48 persen. "Kalau kita lihat, kenaikan data tersebut tidak signifikan. Itu dilacak dari lima tahun terakhir," ujarnya. BPR harus dapat meningkatkan upaya pencegahan kredit bermasalah agar tidak terlalu tinggi. Djoko menyebutkan, sebagian besar NPL terjadi pada segmen kredit modal kerja. Sekitar 50 persen NPL yang dialami BPR berasal dari segmen itu. Lonjakan NPL itu disebabkan penurunan kemampuan membayar. (JOE)