Perlu Investasi Rp 650 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Ketersediaan infrastruktur menjadi tantangan dalam pemanfaatan potensi gas bumi di Indonesia. Investasi yang diperlukan sekitar 48 miliar dollar AS atau sekitar Rp 650 triliun sampai 2030 untuk pembangunan infrastruktur gas di Indonesia.Percepatan produksi sejumlah lapangan gas dalam negeri juga bisa mencegah Indonesia mengimpor gas. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja dalam pidato pembukaan Gas Indonesia Summit and Exhibition 2017, Rabu (12/7), di Jakarta. Acara yang berlangsung hingga 14 Juli 2017 ini dihadiri semua pemangku kepentingan sektor gas bumi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Wiratmaja, kebutuhan gas untuk industri dan listrik di dalam negeri terus meningkat. Sementara gas dari Indonesia lebih banyak diekspor kendati pengendalian diperketat sejak 2012 dengan lebih mengutamakan kepentingan gas domestik. Pembangunan infrastruktur gas mendesak untuk meningkatkan serapan gas domestik."Tantangannya adalah infrastruktur gas di Indonesia masih minim. Padahal, kebutuhan gas terus meningkat. Dalam program pembangkit listrik 35.000 megawatt saja, sekitar 30 persennya adalah pembangkit bertenaga gas," ujar Wiratmaja.Infrastruktur gas yang dimaksud adalah unit penyimpanan dan regasifikasi terapung (FSRU) serta terminal regasifikasi. Saat ini, di Indonesia baru ada FSRU yang beroperasi, yaitu FSRU Jawa Barat yang dioperasikan PT Nusantara Regas dan FSRU Lampung yang dioperasikan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Di Benoa, Bali, juga terdapat terminal regasifikasi terapung (FRU) Benoa yang dibangun PT Indonesia Power dan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).Investasi yang diperlukan Indonesia 48 miliar dollar AS dibutuhkan untuk membangun FSRU, kilang gas alam cair (LNG), terminal regasifikasi, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan kilang elpiji.Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Danny Praditya menambahkan, di tengah meningkatkan porsi penggunaan gas bumi dalam bauran energi nasional, Indonesia dihadapkan pada persoalan utama berupa pembangunan infrastruktur. Sampai tahun 2025, PGN berencana menambah panjang jaringan pipa gas bumi 40.000 kilometer dan terminal LNG untuk pendistribusian gas. "Perlu terobosan teknologi, model bisnis, hingga tata kelola gas bumi untuk mewujudkan rencana tersebut," ujar Danny.Alokasi penggunaanPercepatan produksi sejumlah lapangan gas di Indonesia berpotensi mencegah defisit LNG yang diperkirakan terjadi pada 2019 atau 2020. Percepatan produksi gas terjadi di Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau, di lepas pantai Kalimantan Timur. Lapangan yang dioperasikan Eni Muara Bakau BV tersebut memproduksi gas 600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau melebihi proyeksi semula yang 450 MMSCFD."Akan ada tambahan gas juga dari Blok Masela di Maluku. Apabila semua itu berjalan lancar, defisit gas di Indonesia bisa ditekan sehingga tidak perlu impor," ucap Wiratmaja.Sebelumnya, sejumlah pihak meramalkan Indonesia akan mengalami defisit gas 500 MMSCFD pada 2019. Defisit kian besar pada 2030 yang diperkirakan mencapai 3.000 hingga 3.500 MMSCFD.Dari produksi di dalam negeri, alokasi terbesar adalah untuk ekspor berupa LNG. Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2016, porsi ekspor LNG sebesar 29,34 persen dari seluruh pemanfaatan gas di Indonesia. Selanjutnya, industri memanfaatkan gas sebesar 21,68 persen dan pembangkit listrik 15,71 persen. Sementara kebutuhan LNG domestik hanya 6,1 persen, sedangkan sisanya untuk transportasi (0,05 persen), pupuk (9,95 persen), dan gas rumah tangga (0,04 persen). (APO)