Tekfin Bisa Tingkatkan Akses

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah perlu ikut mendorong kolaborasi antarpenyedia jasa teknologi finansial dan perbankan. Ini perlu dilakukan agar jasa teknologi finansial bisa meningkatkan pemerataan akses dan memajukan industri keuangan yang semakin efisien. Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia Adrian Gunadi, akhir pekan lalu, di Jakarta berpandangan, keberadaan pelaku usaha rintisan di bidang jasa teknologi finansial (tekfin) akan terus berkembang di Indonesia. Kehadiran mereka menjadi solusi atas masalah keuangan, seperti kesenjangan akses kredit dan permintaan alat pembayaran secara elektronik. "Kesenjangan kredit saja mencapai sekitar 70 miliar dollar AS. Kehadiran tekfin menjawab permasalahan itu. Monetisasi bisnis diperoleh dengan cara menarik ongkos untuk setiap transaksi," kata Adrian saat ditanya bagaimana masa depan industri tekfin lokal. Selain menjadi solusi, kehadiran tekfin sekarang diuntungkan oleh tingginya penetrasi pengguna perangkat bergerak sampai 130 persen, pertumbuhan transaksi perdagangan secara elektronik atau e-dagang 160 persen, dan bonus demografi. Saat ini jumlah tekfin mencapai sekitar 160 perusahaan. Total anggota asosiasi tercatat 101 perusahaan. Nilai transaksi telah berkembang sekitar 40 juta dollar AS atau sekitar Rp 531 miliar. Adapun perusahaan modal ventura yang terlibat langsung mendanai sebanyak 19 unit.Adrian menyebut mayoritas tekfin masih berusia satu atau dua tahun. Kemungkinan merger atau akuisisi diperkirakan baru akan terjadi setelah usia operasional tiga tahun lebih. Para investor asing tengah aktif menyuntikkan dana baru ke beberapa tekfin lokal. Kondisi tersebut berbeda dengan industri e-dagang, yakni beberapa pemain melakukan integrasi dan ada pemain yang menutup usaha. "Berkolaborasi dengan bank adalah salah satu kunci agar tekfin bisa berkembang pesat," ujarnya. Strategi kolaborasi yang bisa diambil misalnya produk bank ditawarkan ke laman pemasaran daring. Contoh lain, pengalihan pelayanan nasabah bank ke perusahaan tekfin sehingga operasional perbankan menjadi lebih efisien. Kemudian, bank dan perusahaan tekfin mau saling membuka aplikasi pemrograman antarmuka (application programming interface/API) yang memungkinkan pertukaran data. Dengan begitu, pelayanan nasabah bertambah maksimal.Aznan Abdul Aziz, Direktur Sektor Finansial di Departemen Pengembangan Bank Negara Malaysia, di sela-sela Seminar Internasional Navigating Financial Stability in an Evolving Global Economic System, Jumat (14/7) siang, berpendapat, bank bisa terlibat mengembangkan ekosistem tekfin hibrid. Ekosistem ini mengedepankan kolaborasi antara perbankan dan perusahaan tekfin. "Ada lima kunci keberhasilan kolaborasi, yaitu identitas digital, pertukaran API, keamanan siber, mengembangkan sistem penyimpanan data komputasi awan, dan distribusi teknologi," ujar Aznan. Implikasi regulasi Lebih jauh dia mengemukakan, kemunculan perusahaan tekfin akan menimbulkan implikasi-implikasi baru di tatanan regulasi. Di luar pembaruan peraturan industri jasa keuangan yang memperbolehkan kolaborasi antarbank dan tekfin, Aznan menyebut perlunya perubahan hukum perlindungan data pribadi. Ini bertujuan melindungi privasi tatkala pertukaran data nasabah semakin banyak. Aznan menambahkan, kebijakan jangka panjang harus melampaui regulatory sandbox atau laboratorium pengujian produk dan model bisnis tekfin. Arah peraturan perlu mengakomodasi implikasi-implikasi tren inovasi tekfin. Menyambung pernyataan Aznan, Ketua Dewan Profesi dan Asosiasi di Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia Setyanto P Santoso berharap Pemerintah Indonesia tetap melibatkan pelaku tekfin dan industri jasa keuangan lainnya dalam pengambilan kebijakan. "Kolaborasi yang dilakukan tidak sebatas antara perbankan dan pelaku tekfin. Pemerintah harus memiliki peta jalan pengembangan industri tekfin nasional. Sejauh ini pelaku industri mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen mengenai tekfin," ujar Setyanto. (MED)