Stabilitas Ekonomi Perlu Dijaga Bersama

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia mendorong keberlanjutan sinergi para pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor swasta juga perlu terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan mengelola utang luar negeri dengan baik.Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Selasa (18/7), di Jakarta, mengatakan, sinergi terbukti dapat menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun lalu 5,02 persen yang menempati urutan ketiga pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam G-20 setelah India dan China. Sinergi dilakukan melalui transformasi BI, pemerintah, dan pelaku ekonomi nasional."Sinergi itu membuat perekonomian nasional kembali pada lintasannya. Pertumbuhan ekonomi nasional pernah turun drastis, yaitu 4,88 persen pada 2014. Kemudian pada 2016 menjadi 5,02 persen dan pada triwulan I-2017 menjadi 5,01 persen," katanya.Kendati demikian, Agus menambahkan, ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan bersama. Hal tersebut dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga acuan bank sentral AS, The Fed (FFR), serta situasi geopolitik di Timur Tengah, Semenanjung Korea, dan Eropa. "Di dalam negeri, perbankan dan swasta sedang dalam tahap konsolidasi dan pemulihan. Untuk itulah sinergi menjaga momentum perbaikan ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Khusus korporasi nonperbankan, BI berharap mereka mengelola utang luar negeri dengan baik," ujarnya.BI mencatat, utang luar negeri Indonesia (ULN) pada Mei 2017 mencapai 333,6 miliar dollar AS. Angka tersebut tumbuh 5,5 persen dalam setahun. Posisi utang luar negeri sektor publik (pemerintah) pada Mei 2017 sebesar 168,4 miliar dollar AS atau 50,5 persen dari total ULN. Angka itu tumbuh 11,8 persen dan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya 9,2 persen.Sementara itu, pada pekan lalu di Balikpapan, Menteri Koordi- nator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, sinergi pemerintah pusat dan daerah perlu terus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah tidak boleh mempersulit perizinan dan harus mampu menggalang dana serta investasi secara mandiri.Sementara itu, terkait dengan utang pemerintah, Luhut mengemukakan, utang pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 3.600 triliun tidak perlu dipersoalkan. Pemerintah menggunakan utang tersebut untuk sektor produktif. "Salah satunya adalah untuk membangun infrastruktur yang nilainya mencapai 450 miliar dollar AS. Utang dilakukan karena APBN hanya mampu menyediakan 120 miliar dollar AS," katanya. PenghargaanAtas capaian sinergi tersebut, BI memberikan penghargaan kepada para pelaku ekonomi nasional. Ada 16 kategori dan 30 penerima penghargaan. Kategori-kategori itu antara lain bank pendukung pengendalian moneter rupiah dan valas terbaik, bank pendukung pendalaman pasar keuangan terbaik, dan perusahaan teknologi finansial pendukung gerakan nasional nontunai. BI juga memberikan penghargaan terhadap korporasi penyumbang devisa ekspor terbaik, pengelola utang luar negeri terbaik, dan pengelola market risk terbaik. "Penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan mendorong inovasi-inovasi baru para pelaku ekonomi nasional. Mereka juga diharapkan dapat menjaga tata kelola yang baik, memelihara stabilitas ekonomi, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agus. (HEN)