BUMN Diperbesar

JAKARTA, KOMPAS — Konglomerasi badan usaha milik negara dibutuhkan untuk menciptakan efisiensi dan skala bisnis yang besar sehingga turut memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ingin membuat perusahaan induk BUMN secara sektoral sehingga dapat berdaya saing di tingkat regional.Hal itu mengemuka dalam seminar bertema "Seabad Konglomerasi BUMN" yang diselenggarakan Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) di Jakarta, Rabu (19/7). Staf Khusus Menteri Koordinator Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa dan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno hadir sebagai pembicara seminar. "Presiden menginginkan BUMN menjadi besar, kuat, dan lincah," kata Harry. Oleh karena itu, Kementerian BUMN berupaya menyinergikan BUMN dan membuat perusahaan induk BUMN secara sektoral agar efisien, mampu meningkatkan skala bisnis, dan berdaya saing tinggi. Harry mengatakan, jika empat bank BUMN digabungkan, asetnya mungkin masih kalah dari Bank DBS Singapura. Saat ini, Kementerian BUMN berupaya membuat perusahaan induk BUMN di sektor minyak dan gas, serta pertambangan. Terkait kritikan monopoli oleh BUMN, Harry menyatakan, sinergi dan pembentukan perusahaan induk BUMN tidak akan membuat BUMN memonopoli. "Tidak ada lagi keistimewaan BUMN sejak 1999," katanya. Selain itu, kata Harry, penguasaan sektor-sektor usaha oleh BUMN tidak besar karena adanya kompetisi. Ia mencontohkan, BUMN yang bergerak di sektor pertambangan hanya menguasai 7 persen cadangan produk pertambangan secara nasional.Sebagai gambaran, total aset 118 perusahaan BUMN pada 2016 sebesar Rp 6.325 triliun, dengan pendapatan usaha Rp 1.802 triliun. Pada 2016, masih ada 15 BUMN yang membukukan total kerugian Rp 6 triliun.Menurut Harry, saat ini BUMN terus bersinergi dan mulai ikut dalam mata rantai pasokan di dunia. Ia mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia telah memasok komponen, yaitu sayap pesawat, untuk pesawat Airbus. Pesawat CN-235 juga sudah diekspor. Pendiri PDBI Christianto Wibisono mengatakan, konglomerasi BUMN sebaiknya dibentuk dengan 4 perusahaan induk utama BUMN (super holding) lintas sektoral. Meski demikian, BUMN di Indonesia semakin mampu bersaing di tingkat regional, terutama dengan BUMN Singapura, yakni Temasek.Empat perusahaan induk utama itu, lanjut Christianto, bisa dibentuk dari tipa-tiap bank BUMN yang membawahkan berbagai perusahaan dari sektor usaha yang berbeda-beda. "Pola konglomerasi biasanya melibatkan bank-bank," katanya. Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Iman Rachman berpendapat, secara struktural, pembentukan konglomerasi, perusahaan induk secara sektoral, atau bentuk apa pun, bisa saja dilakukan. Karena itu, yang terpenting, lanjut Iman, BUMN dapat bersinergi untuk meningkatkan efisiensi dan skala bisnis. "Akhirnya, yang terpenting, biaya rendah karena efisiensi dan profit naik karena skala bisnis besar," kata Iman. MonopoliPurbaya mengatakan, BUMN yang memiliki skala usaha besar dan terintegrasi dalam perusahaan induk dapat saja diwujudkan. Namun, BUMN perlu dikelola dengan baik, terbuka terhadap kompetisi, dan tak mengarah pada praktik monopoli. Untuk itu, lanjut Purbaya, peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi penting untuk mengawasi pengelolaan BUMN. BUMN perlu memberi kesempatan sektor swasta tumbuh dan memperkuat usaha kecil dan menengah antara lain dengan cara pembiayaan perbankan bagi usaha kecil. (FER)