Peternak Soroti Kebijakan Pemerintah
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah kebijakan pemerintah dinilai belum dapat memperbaiki usaha peternak unggas, sapi potong, dan sapi perah dalam skala kecil. Hal itu disampaikan peternak yang tergabung dalam Dewan Peternak Rakyat Nasional kepada Komisi IV DPR. Ketua Dewan Peternak Rakyat Nasional Teguh Boediyana, Rabu (19/7), mengatakan, aspirasi yang disampaikan ke DPR, Selasa, itu merupakan hasil kongres pada 28 November 2016. Kongres diikuti sedikitnya 17 organisasi, asosiasi, dan komunitas yang bergerak di bidang peternakan, termasuk peternak ayam ras, ayam lokal, kambing/domba, kelinci, dan burung puyuh.Kalangan peternak sapi potong menyoroti kebijakan impor daging ruminansia (pemamah biak) dari India, negara yang dianggap belum bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK), sejak tahun lalu. Selain merusak harga di dalam negeri karena lebih murah, peternak khawatir terhadap kemungkinan lolosnya produk yang belum bebas PMK ke pasar dalam negeri. Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) tahun 2010 yang dilanjutkan dengan PSDS 2014 dibiayai dengan anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah. Namun, kenyataannya, impor daging masih terjadi. "Problem daging sapi semestinya tidak muncul jika program swasembada sukses," ujar Teguh. Sementara kalangan peternak ayam ras menganggap kiprah perusahaan besar atau integrator dominan. Posisi peternak rakyat lemah karena semua masukan produksi, mulai dari bibit, pakan, hingga distribusi, dikuasai perusahaan peternakan skala besar. Peternak ayam pedaging dan petelur juga menghadapi masalah beruntun dalam beberapa bulan terakhir antara lain harga jual telur atau daging yang di bawah ongkos produksi. Selain itu, harga jagung yang tinggi mendongkrak biaya pakan.Kondisi peternak sapi perah juga parah. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS), populasi sapi perah turun dari 567.000 ekor pada 2011 menjadi 460.000 di 2013. Jumlah itu, termasuk sapi perah jantan yang tidak memproduksi susu.Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam beberapa kesempatan menyatakan, swasembada sulit diraih bersamaan karena komoditas pangan yang beragam. Namun, ia optimistis Indonesia mampu mewujudkan mimpi menjadi lumbung pangan dunia di 2045 dengan menggenjot produksi dalam negeri.Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menyatakan, selain memenuhi kebutuhan, impor daging atau sapi bakalan dilakukan untuk menghindari pengurasan sapi lokal. Dengan cara itu, sapi-sapi milik peternak dapat berkembang biak dengan baik. (MKN)
