Data Menjadi Pendapatan Utama Operator

JAKARTA, KOMPAS — Penjualan data internet diperkirakan akan menjadi penyumbang utama pendapatan operator telekomunikasi pada tahun mendatang. Karena itu, pemerintah mulai sekarang diharapkan sudah mempersiapkan mekanisme pengaturan formula tarif. Tujuannya adalah mencegah perang harga, menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi, dan melindungi kepentingan konsumen. Dosen Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Riant Nugroho, Jumat (21/7), di Jakarta, mengatakan hal tersebut. Konsumsi data internet sekarang dipengaruhi oleh pergeseran pola komunikasi warga dari memakai layanan SMS dan telepon menjadi pesan dan telepon berbasis aplikasi internet. Dia mengemukakan, ambang batas kerja jaringan (treshold) data berkisar di bawah 20 persen pada tahun 2015. Dengan kata lain, data masih digunakan sebatas layanan telekomunikasi seperti biasa. Penyelenggaraan komersial 4G long term evolution (LTE) memungkinkan konsumsi internet bertambah besar sehingga treshold turut naik. "Untuk kasus Indonesia, data akan dominan dikonsumsi warga sekitar dua atau tiga tahun mendatang. Apabila treshold sudah naik di atas 20 persen, pemerintah perlu mengatur tarif, seperti nilai batas bawah. Akan tetapi, mekanisme penyusunan formula memang tidak mudah, rumit, dan memerlukan kajian mendalam terhadap keseluruhan komponen pembentuk tarif data internet," ujarnya. Pendapatan data internet operator terus mengalami peningkatan. Sebagai gambaran, mengacu laporan keuangan PT XL Axiata Tbk triwulan I-2017, pendapatan data mencapai Rp 2,6 triliun. Nilai ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 1,781 triliun. Perusahaan mengklaim perolehan tersebut menyumbang hampir 63 persen ke total pendapatan layanan. Pendapatan data Indosat Ooredoo tercatat Rp 3,117 triliun saat triwulan I-2017 atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 2,218 triliun. Adapun pendapatan internet dan data seluler Telkomsel mencapai Rp 8,094 triliun pada triwulan I-2017 atau lebih tinggi dibandingkan periode sama setahun sebelumnya, yakni Rp 6,313 triliun. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, pengaturan tarif batas bawah biasanya terjadi di industri penerbangan. Keberadaan batas bawah sejalan dengan kewajiban pelaku industri untuk menjaga keselamatan penumpang. Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) I Ketut Prihadi yang dihubungi Kompas menegaskan, kewenangan BRTI adalah penetapan formula bukan nilai tarif. (MED)