Titik Kritis Penyediaan Air di Kesepakatan Tarif

JAKARTA, KOMPAS — Setelah sistem penyediaan air minum atau SPAM Umbulan di Jawa Timur dicanangkan pembangunannya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, kini pemerintah berencana melelang proyek 4 SPAM. Keempat proyek itu adalah SPAM Semarang Barat, SPAM Jatiluhur, SPAM Bandar Lampung, dan SPAM Karian. Salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan SPAM adalah kesepakatan menentukan tarif air."Dalam membangun sistem penyediaan air minum, yang utama dan alot pembahasannya itu tentang tarif air per meter kubiknya sampai ke rumah tangga. Itu pasti yang paling susah dicapai kesepakatannya. Itu terjadi di SPAM Umbulan, Jawa Timur," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Jumat (21/7), di Jakarta.Kamis lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mencanangkan pembangunan SPAM Umbulan di Jatim dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), yang melibatkan Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Proyek yang telah diinisiasi 40 tahun lalu tersebut menelan investasi Rp 2,05 triliun dengan dukungan kelayakan (VGF) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 818 miliar, dukungan infrastruktur dari Kementerian PUPR, serta fasilitas penyiapan proyek dari Kemenkeu. Meski demikian, nilai total proyek mencapai Rp 4,51 triliun. Adapun penandatanganan kerja sama dan penutupan pembiayaan proyek SPAM Umbulan dilakukan tahun lalu.Menurut Basuki, tahun ini Kementerian PUPR menyiapkan lagi empat proyek pembangunan SPAM dengan skema KPBU, yakni SPAM Semarang Barat senilai Rp 700 miliar, SPAM Jatiluhur senilai Rp 2,1 triliun, SPAM Bandar Lampung senilai Rp 1 triliun, dan SPAM Karian. "Pembangunan SPAM itu tidak ekonomis karena terkait tarif. Penentuan tarif pun alot karena harus disepakati dengan DPRD. (Padahal), kesepakatan tarif itu untuk bisa mencapai penutupan pembiayaan," katanya. Karena tidak ekonomis, tambah Basuki, pembangunan SPAM perlu didukung pemerintah. Basuki mencontohkan, harga air bersih dari SPAM Umbulan adalah Rp 2.400 per meter kubik di tingkat konsumen. Harga tersebut tidak mencakup keseluruhan biaya produksi sehingga memerlukan dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, lanjut Basuki, bukan berarti jika pembangunan SPAM hanya melibatkan satu pemda, prosesnya semakin mudah. Sebab, akar masalahnya adalah harga jual yang tidak bisa menutupi biaya produksi. Akan tetapi, proyek SPAM akan tetap dibangun karena menyangkut kesejahteraan rakyat. Dari rencana SPAM yang akan dibangun tersebut, SPAM Semarang Barat melibatkan Pemerintah Kota Semarang dan SPAM Banda Lampung melibatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun dan SPAM Jatiluhur melibatkan Kabupaten Karawang, Bekasi, dan DKI Jakarta. Secara terpisah, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengatakan, dukungan pemerintah diperlukan untuk pembangunan SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat. Sementara untuk SPAM Jatiluhur dan SPAM Karian tidak memerlukan dukungan pemerintah karena keduanya merupakan proyek prakarsa. SPAM Karian merupakan prakarsa K-Water dari Korea Selatan, sedangkan SPAM Jatiluhur merupakan prakarsa dari konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jaya Konstruksi, dan PT Tirta Gemah Ripah. (NAD)