Anggaran Lebih Banyak untuk Revitalisasi BLK

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan alokasi anggaran pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2018 sebesar Rp 2,2 triliun. Penggunaannya lebih banyak untuk revitalisasi balai latihan kerja. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Sugiarto Sumas yang dihubungi di Jakarta, Minggu (23/7), mengatakan, di tahun-tahun lalu, anggaran pembinaan pelatihan dan produktivitas selalu di bawah Rp 2 triliun. Ia mencontohkan, di 2017 anggarannya sekitar Rp 1,7 triliun. Dana sebesar itu biasanya didistribusikan ke berbagai aktivitas peningkatan kompetensi tenaga kerja. Selain revitalisasi balai latihan kerja (BLK) dana digunakan untuk menggaji karyawan. "Dalam kondisi ideal, seluruh dana revitalisasi memang berasal dari anggaran pendidikan dalam APBN. Tentunya kebijakan seperti itu tidak mudah. Kami menerima sekitar Rp 200 miliar untuk kebutuhan perbaikan BLK," ujar Sugiarto.Saat ini ada 301 unit BLK di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya 17 unit di antaranya milik pemerintah pusat dan dalam kondisi bagus. Adapun 284 unit lainnya dimiliki pemerintah daerah, yang sebagian dalam kondisi buruk. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik pada Februari 2017, total angkatan kerja nasional mencapai 131,55 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 54,44 persen merupakan lulusan pendidikan sekolah dasar, sekitar 28,13 persen lulusan sekolah menengah, dan 12,26 persen lulusan perguruan tinggi. Adapun 3,17 persen dari angkatan kerja itu tidak menempuh pendidikan formal.Menurut Sugiarto, strategi BLK tahun ini tetap berpegang pada prinsip pencitraan ulang, reorientasi, dan revitalisasi. Kurikulum pelatihan di BLK semakin disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan industri. Jumat lalu, Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meninjau BLK Kabupaten Cirebon dan BLK Kabupaten Indramayu di Jawa Barat. Dalam siaran persnya, Hanif Dhakiri mengarahkan agar kedua BLK tersebut bisa membantu menyalurkan lulusannya ke industri. Sertifikat yang dikeluarkan BLK diharapkan dapat dipakai untuk mempermudah mencari pekerjaan.Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenaker Bambang Satrio Lelono mengemukakan, pihaknya melanjutkan skema kerja sama revitalisasi fisik gedung BLK dengan pemerintah daerah. Tujuannya, mengatasi kekurangan anggaran. Pada 2017, sebanyak 50 unit BLK di daerah direvitalisasi dengan cara kerja sama itu. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, desain kebijakan tahun 2018 seharusnya tetap memperhatikan pengurangan angka pengangguran. Karena itu, langkah yang dapat diambil antara lain membenahi industri pengolahan agar penyerapan tenaga kerja membaik. Upaya lain melalui akselerasi pertumbuhan di sektor pertanian. (MED)