Kontrak Proyek Kereta Cepat Diubah

JAKARTA, KOMPAS — Kontrak proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Cepat Indonesia China diubah. Selain masa konsensi dan waktu konstruksi, perubahan kontrak juga akan memuat kewajiban kedua belah pihak jika pembangunan kereta cepat tidak sesuai dengan harapan. Kepastian perubahan kontrak proyek pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat terbatas yang membahas perkembangan proyek kereta cepat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7). "Perubahan kontrak sudah ditandatangani," kata Budi Karya.Budi Karya menjelaskan, pada perjanjian sebelumnya, masa konstruksi, termasuk dalam masa konsesi. Pada perjanjian baru, ditetapkan masa konstruksi di luar masa konsesi. Artinya, masa konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung selama 50 tahun akan dihitung sejak pembangunan konstruksi selesai atau sejak kereta dioperasikan. Meski masa konstruksi ditetapkan di luar masa konsesi, tetap ada batasan waktu bagi PT Kereta Cepat Indonesia China (KICC) menyelesaikan tahapan konstruksi. Batas waktu maksimal pengerjaan konstruksi adalah dua tahun terhitung sejak tahun 2017 atau pengerjaan konstruksi paling lambat pada tahun 2020. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan, baru 55 persen lahan proyek kereta cepat yang dibebaskan. Presiden Joko Widodo meminta Badan Pertanahan Nasional membantu proses pembebasan lahan. Menurut Rini, perkembangan pembebasan lahan itu tidak mengganggu proses pencairan pembiayaan dari Bank Pembangunan China (CDB). Sesuai perjanjian, CDB akan menyalurkan pinjaman dengan syarat lahan proyek yang dibebaskan minimal sudah 53 persen.Presiden Jokowi juga meminta kementerian terkait untuk menghitung ulang skema investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden melihat masih ada ketidakjelasan dalam skema investasi proyek senilai 5,5 miliar dollar AS tersebut.Masih terkait pembangunan infrastruktur, secara terpisah, Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan, sedang diusulkan tambahan alokasi anggaran ke BLU LMAN sebesar Rp 12 triliun. Adapun alokasi anggaran BLU LMAN 2017 Rp 20 triliun. (NTA/NAD)