JAKARTA, KOMPASPemerintah daerah perlu mewujudkan tiga kunci pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap daerah. Kunci itu adalah mengintegrasikan pembangunan yang dirancang pusat dengan daerah dan mengatasi kemiskinan melalui pembangunan sektor pangan.
Selain itu, yang tak kalah penting, mendiversifikasi sektor pertumbuhan ekonomi.
Hal itu mengemuka dalam sarasehan nasional ”Mendorong Inovasi Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Mengendalikan Inflasi Deerah”, Rabu (26/7) malam, di Jakarta. Sarasehan dihadiri kepala-kepala daerah di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara.
Darmin mengatakan, pemerintah pusat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur di seluruh daerah. Ada 245 proyek strategis nasional yang sudah, sedang, dan akan digarap antara lain infrastruktur jalan, kawasan ekonomi khusus dan industri, serta pariwisata.
Pemerintah daerah (pemda) perlu menangkap peluang itu dan menyambungkan dengan program pembangunan daerah. Pemda juga perlu mengatasi kemiskinan di daerah mereka.
”Salah satu kunci mengatasi kemiskinan adalah membangun pangan di daerah. Secara nasional, 73 persen perubahan tingkat kemiskinan dipengaruhi harga pangan dan 21,8 persen perubahan tingkat kemiskinan dipengaruhi harga beras,” ujarnya.
Agus mengemukakan, pemda perlu mendiversifikasi pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi. Saat ini daerah-daerah di luar Jawa masih bertumpu pada sumber daya alam sehingga perekonomiannya rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ia mencontohkan, tingkat ketergantungan Riau dan Jambi terhadap sumber daya alam sekitar 65 persen, Kalimatan Timur dan Kalimantan Utara 75 persen.
”Dari produk domestik bruto Indonesia sebesar Rp 13.000 triliun, kontribusi Jawa 59 persen, Sumatera 22 persen, dan sisanya di bawah 20 persen,” katanya.
Sementara Luhut mengemukakan, integrasi program pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Selama ini masih ada ego sektoral daerah yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan daerah.
”Dua hal yang menjadi kelemahan pembangunan di daerah adalah penerapan program secara konkret—bukan hanya program—dan banyaknya regulasi yang menghambat,” ujar Luhut.
Ekspor nonmigas
Pemerintah optimistis kinerja ekspor nonmigas Indonesia positif hingga akhir tahun ini. Penopangnya tidak hanya perbaikan harga komoditas utama dan permintaan, tetapi juga diversifikasi negara tujuan ekspor dan pertumbuhan ekspor melalui wilayah perbatasan.
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan, ekspor nonmigas Indonesia di semester I-2017 tumbuh 13,7 persen dibandingkan dengan semester I-2016. Ekspor nonmigas Indonesia pada Januari-Juni 2017 senilai 7,6 miliar dollar AS.
Ekspor manufaktur sekitar 44 persen dari total ekspor, sedangkan komoditas 55 persen. Porsi ini berubah dibandingkan periode yang sama di 2012, yakni 64 persen komoditas dan 36 persen manufaktur. (HEN)
