Model Pemberdayaan Disebarkan ke Daerah Lain

SIAK, KOMPAS — Model-model pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berhasil akan direplikasi di berbagai daerah sesuai kondisi setempat. Langkah itu merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dalam membangun perekonomian yang berkeadilan. "Para ekonom peduli meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden di awal tahun ini pernah berpidato bahwa yang ingin dibangun adalah ekonomi berkeadilan," kata Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman D Hadad di Kabupaten Siak, Riau, Minggu (30/7).Hal itu dikatakan Muliaman di sela-sela kunjungannya ke desa peserta program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) binaan Sinarmas Forestry di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.Menurut Muliaman, sinergi dan kolaborasi perusahaan besar, perusahaan kecil, dan pihak-pihak lain dapat menjadi pola yang terus dikembangkan. "Tentu saja disesuaikan dengan tempat, waktu, musim, dan lainnya," katanya.Tanpa semangat sinergi dan kolaborasi tersebut, kata Muliaman, masyarakat akan sulit untuk tumbuh bersama dan berinteraksi saling membangun.Sekretaris Jenderal ISEI Aviliani mengatakan, kemitraan dibutuhkan agar tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya bisa berkelanjutan. "Kami datang untuk melihat model yang berhasil dan bisa digandakan di lain tempat," katanya.Aviliani mengatakan, kemiskinan terbesar di masyarakat ada di kalangan petani. "Artinya, kalau bisa menyelesaikan di sektor pertanian saja, berarti sudah bisa menjadikan 43 juta petani naik kelas," ujarnya.Dia mengatakan, keanggotaan ISEI terbilang lengkap karena sudah mencakup akademisi, pengusaha, dan birokrat. "Kami ingin menyatukan tiga pihak ini dalam mendorong pembangunan berkelanjutan sehingga pembinaan juga harus berkelanjutan," kata Aviliani.Direktur Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Suhendra Wiriadinata mengatakan, DMPA merupakan salah satu model pemberdayaan ekonomi kerakyatan. "Kami mengalokasikan dana sekitar 10 juta dollar AS untuk 500 desa di lima provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur dalam 5 tahun ke depan," ujarnya. Corporate Social and Security Head APP Agung Wiyono mengatakan, skema DMPA berupa hibah yang dikelola lembaga mitra di tingkat desa. Lembaga mitra tersebut bisa berupa badan usaha milik desa, koperasi, atau gabungan kelompok tani."Para anggota nanti mengembalikan hibah ternak, bibit, dan sebagainya ke lembaga mitra untuk digulirkan ke petani lain," kata Agung.Salah satu petani, Suryono, mengatakan, ia beralih dari buruh menjadi petani karena ingin pendapatannya tidak dibatasi. Suryono merintis pembentukan kelompok tani beranggota 18 orang yang terbagi menjadi budidaya hortikultura, peternakan, perikanan, dan kebun sawit."Saya memilih hortikultura. Dulu kebun sawit saya seluas 2 hektar dengan hasil Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan. Namun, pepaya di depan kita ini, meski jumlahnya sekitar 150 batang, dalam satu minggu saya bisa mengantongi Rp 2 juta," katanya. (CAS)