logo Kompas.id
EkonomiEfektivitas Program Jadi Kunci
Iklan

Efektivitas Program Jadi Kunci

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Untuk mencapai target penduduk miskin 0 persen pada 2030 sebagaimana digariskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, jumlah orang miskin di Indonesia harus berkurang minimal 2,14 juta jiwa per tahun. Untuk itu, efektivitas dan keberlanjutan program jadi kunci. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 berjumlah 22,77 juta jiwa atau 10,64 persen dari total populasi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan angka kemiskinan 0 persen di seluruh dunia. Artinya, untuk mencapai target tersebut, jumlah penduduk miskin minimal berkurang 2,14 juta jiwa per tahun. Sementara pengurangan jumlah penduduk miskin sejak 2010 selalu kurang dari 1 juta jiwa per tahun. "Jangan lupa, kita berhasil menurunkan kemiskinan dengan sangat tajam dalam 10 tahun terakhir, dari di atas 15 persen menjadi sekitar 10 persen. Intinya, bukan suatu hal yang mustahil untuk mencapai target 2030. Tinggal bagaimana kita membuat program yang tepat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro dalam pengarahan pers di Jakarta, Senin (31/7).Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs adalah agenda pembangunan yang disepakati 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda yang mencakup 17 tujuan dan 169 target itu dimulai pada 2016. Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan agenda tersebut. Tantangannya, menurut Bambang, adalah periode pemerintahan yang lima tahunan. Tugas paling berat mencapai target angka kemiskinan 0 persen pada 2030 adalah memastikan keberlanjutan program. Untuk itu, lanjut Bambang, Bappenas akan menyusun peta jalan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bappenas juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045 yang mengakomodasi berbagai agenda SDGs . "Dalam dokumen-dokumen itu, program pemberantasan kemiskinan akan dijaga dan dimasukkan. Kuncinya pada program pengentasan kemiskinan yang tepat. Semakin kita bisa mengarahkan bantuan sosial agar tepat sasaran untuk menggantikan subsidi harga, maka kemiskinan akan lebih cepat berkurang," kata Bambang. PembiayaanPada kesempatan yang sama, Koordinator Residen PBB, Anita Nirody, mengatakan, perlu pembiayaan dari berbagai sumber untuk mencapai target SDGs. Sebab, anggaran pemerintah tidak akan cukup. Untuk itu, perlu sumber pembiayaan dari berbagai pihak dengan skema tertentu. "Kekurangan pembiayaan agenda SDGs di seluruh dunia diperkirakan mencapai 1 miliar dollar AS sampai dengan 2,5 miliar dollar AS. Butuh sumber pembiayaan beragam," katanya. Deputi IV Bidang Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo mengatakan, Millennium Development Goals memiliki landasan hukum Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Sementara landasan hukum SDGs lebih tinggi, yakni Peraturan Presiden No 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. "Artinya, Presiden berkeinginan memimpin langsung pelaksanaan Tujuan Pembanguan Berkelanjutan. Ini komitmen. Dengan demikian, ikatan regulasi dan kendali terhadap para menteri lebih kuat," kata Eko. KemitraanDi Pekanbaru, Riau, kemarin, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pembentukan kemitraan strategis dengan model bisnis kluster menjadi salah satu cara menurunkan angka kemiskinan. Model tersebut penting dalam meningkatkan produktivitas komunitas yang hendak diberdayakan."Kluster penting karena produktivitas bisa ditingkatkan jika ada perbaikan praktik. Perbaikan itu hanya bisa dilakukan kalau luasannya cukup," katanya. Darmin menyampaikan hal itu saat memberi pandangan pada Seminar Nasional Kemitraan Strategis untuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.Menurut Darmin, salah satu hal penting dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah tanah atau lahan. Program itu berkaitan dengan reforma agraria.Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana mengatakan, dari 75.000 desa di Indonesia, sekitar 25.800 desa ada di dalam kawasan dan sekitar hutan.Apik mengatakan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 akan diberikan akses berupa izin pemanfaatan atau hak pengelolaan 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat. "Oleh karena itu, kami mendukung apabila pola-pola kemitraan yang dibangun swasta dan masyarakat dilaksanakan di 12,7 juta hektar tersebut," katanya. (LAS/CAS)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000