Pemerintah Siapkan Skema Harga

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan segera mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk menginisiasi penentuan harga pokok pembelian garam rakyat. Penetapan harga pokok pembelian garam diperlukan sebagai instrumen stabilitas harga garam di tingkat petambak sewaktu panen.Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengemukakan, pihaknya akan bertemu dengan PT Garam (Persero), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan pada hari Kamis ini guna membahas penentuan harga pokok pembelian (HPP) garam rakyat dan pengawasan pasar. "(Garam rakyat) dibeli oleh BUMN pergaraman dan swasta dengan harga yang cukup sehingga bisa dipastikan mereka (petambak garam) punya modal cukup untuk pengembangan usaha, " kata Brahmantya, Rabu (2/8), di Jakarta.HPP garam diusulkan ada di atas harga dasar petambak. Penentuan HPP garam dan skema pengawasan pasar merupakan amanat UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam. Brahmantya menambahkan, harga garam cenderung anjlok saat panen raya dan melonjak saat kuantitas rendah. Penetapan HPP ditentukan sesuai kualitas dan kuantitas garam. Kualitas garam akan ditentukan berdasarkan kadar NaCl yang diselaraskan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).Secara terpisah, Direktur Produksi PT Garam Budi Sasongko mengemukakan, memang ada rencana pembentukan tim untuk menghitung HPP garam. Sebelumnya, pemerintah pernah menetapkan HPP garam, tetapi terakhir kali dilakukan pada 2011 melalui Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/5/2011 tentang penetapan harga penjualan garam di tingkat petani garam. Berdasarkan peraturan tersebut, harga terendah untuk garam kualitas I (K1) adalah Rp 750 per kilogram dan K2 Rp 550 per kilogram. Namun, ketentuan itu sulit terealisasi.Mekanisme pasarHarga pembelian garam oleh perusahaan pengolahan garam konsumsi beryodium dan PT Garam ditentukan oleh mekanisme pasar. Saat panen raya, harga garam petambak anjlok di bawah HPP.Direktur Jasa Kelautan KKP Muhammad Abduh mengemukakan, pemerintah telah menargetkan produksi garam rakyat tahun ini sebesar 3,2 juta ton atau meningkat dibandingkan dengan target tahun sebelumnya sebesar 3 juta ton. Untuk mendorong kualitas dan produksi garam, pihaknya tengah mengembangkan 15 sentra lahan garam terintegrasi pada 15 kabupaten/kota.Sentra garam terintegrasi meliputi integrasi pengelolaan lahan garam rakyat hingga seluas 15 hektar per lokasi. Dengan integrasi lahan itu, produktivitas garam diharapkan meningkat dari rata-rata 80 ton per hektar menjadi 100 ton per hektar sehingga terjadi penambahan produksi sekitar 4.500 ton. Sentra garam itu antara lain Cirebon, Indramayu (Jawa Barat); Brebes, Demak, Pati, Lamongan, Rembang (Jawa Tengah); Tuban, Sampang, Pamekasan, Sumenep (Jawa Timur); Bima (Nusa Tenggara Barat); Kupang (Nusa Tenggara Timur); serta Pangkep dan Jeneponto (Sulawesi Selatan). (LKT)