logo Kompas.id
EkonomiOptimalkan Penyaluran Kredit
Iklan

Optimalkan Penyaluran Kredit

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Prosedur penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR dan kredit modal kerja oleh bank pembangunan daerah atau BPD akan distandarkan. Dengan demikian, diharapkan kapasitas BPD dalam menyalurkan KPR ataupun kredit modal kerja perumahan akan meningkat.Standardisasi tersebut diterapkan untuk KPR dan kredit modal konstruksi yang diserahkan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Senin (7/8), di Jakarta. Prosedur tersebut memuat kebijakan dan alur kerja penyaluran KPR dan kredit modal kerja."Pada 2011-2012, kami menandatangani nota kesepahaman dengan BPD. Waktu itu kami menyerahkan kepada setiap BPD untuk menyusun prosedur standar operasinya. Ternyata kapasitas di antara BPD berbeda-beda. Ada bank yang cepat, ada yang tersendat-sendat sehingga muncul inisiatif agar ada prosedur standar untuk semua BPD yang disusun bersama-sama. Maka, kami kerja sama dengan Asbanda dan PT SMF (Persero)," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti dalam konferensi pers.Lana Winayanti mengatakan, melalui prosedur operasi standar tersebut, Asbanda akan menjadikannya sebagai modul atau bahan pelatihan bagi pegawai BPD yang menjadi anggota Asbanda. Dengan demikian, BPD diharapkan akan semakin mudah dan cepat dalam menyalurkan KPR atau kredit modal kerja perumahan di daerah. Apalagi, BPD memiliki keunggulan berupa jaringan yang menjangkau hingga daerah pelosok dan perbatasan.Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo mengatakan, prosedur operasi standar bertujuan meningkatkan kemampuan BPD dalam menyalurkan KPR. Peningkatan kapasitas BPD akan mendorong semakin luasnya jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah."Kedua standar tersebut kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam rangka mewujudkan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," kata Ananta.Harus bersaingKetua Umum Asbanda Kresno Sediarsi mengatakan, belum semua BPD memiliki kapasitas yang baik dalam penyaluran KPR atau kredit modal kerja. Sementara produk kredit BPD kebanyakan masih merupakan kredit multiguna."BPD itu bersaingnya dengan bank nasional yang besar dan banyak sekali. Jadi, dalam hal ini memang kemampuan BPD belum mendukung untuk bisa bersaing dengan mereka. Maka, prosedur operasi standar ini akan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas BPD," kata Kresno.Dalam penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), lanjut Kresno, banyak BPD yang berminat menyalurkan. Namun, kebanyakan rumah bersubsidi yang menggunakan FLPP hanya terkonsentrasi di perkotaan sehingga BPD harus bersaing dengan bank nasional. Dari 503.815 rumah yang menggunakan FLPP, BPD baru membiayai sekitar 6.165 unit atau sekitar 1,4 persen. (NAD)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000