Kebijakan Mesti Diikuti Semua Aparatur
JAKARTA, KOMPAS — Kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi perlu diikuti semua aparatur pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Politisi dan aparat keamanan juga perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan agar persepsi dunia internasional terhadap keamanan dan iklim usaha di Indonesia positif.Hal itu disampaikan Wakil Presiden Komisaris PT Adaro Energy Tbk Teddy Rachmat di Jakarta, Rabu (16/8). "Kebijakan ekonomi pemerintah sudah bagus. Namun, kebijakan percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi dari Presiden perlu diikuti semua aparatur pemerintah," katanya menanggapi pidato kenegaraan Presiden.Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, fokus pemerintah pada tahun ketiga pemerintahan Kabinet Kerja adalah kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan bagi seluruh rakyat.Teddy mencontohkan, Presiden menginginkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia bisa mencapai peringkat ke-40 dari peringkat ke-91 saat ini.Dengan demikian, lanjut Teddy, iklim investasi dapat terus diperbaiki dan investasi akan masuk ke Indonesia lebih banyak. "Apa yang mau dibagi dan diratakan kalau kuenya (investasi) tidak besar," katanya.Teddy menambahkan, iklim investasi juga terkait dengan persepsi dari dunia internasional terhadap keamanan.Secara terpisah, Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, kecepatan kebijakan Presiden dalam membangun perekonomian dan meratakan perekonomian belum sepenuhnya didukung pemda.Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, pengembangan politeknik dan pendidikan vokasi penting bagi penyiapan sumber daya manusia seiring pertumbuhan investasi di sektor industri. Langkah ini juga menjadi upaya menekan ketimpangan."Kementerian Perindustrian mempunyai sembilan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sembilan politeknik yang bisa mendidik 50.000 tenaga kerja, calon tenaga kerja, maupun siswa," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (16/8) petang.Airlangga menambahkan, tahun ini ditargetkan ada 1.000 SMK yang bekerja sama dengan 200 perusahaan. Salah satu persoalan adalah peralatan di SMK yang tertinggal dua generasi dibandingkan dengan yang digunakan industri."Untuk itu, bagi yang ikut program link and match, kami membicarakan pemberian fasilitas penganggaran Rp 500 juta per SMK melalui dana alokasi khusus yang dititipkan di provinsi," kata Airlangga.Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan, pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi prioritas nasional terhubung dengan permasalahan ketimpangan dan kemiskinan. "Hampir sepertiga problem ketimpangan sosial dan kemiskinan disumbang ketimpangan dari sisi kompetensi," kata Hanif.(CAS/FER)
