Kekurangan Rumah Perlu Segera Diatasi

BEKASI, KOMPAS — Masih besarnya angka kekurangan rumah di Indonesia menjadi masalah sekaligus peluang bagi pengembang. Namun, perlu dibuat harga hunian yang terjangkau selain kemudahan untuk mengakses transportasi massal."Bagaimana bisa menyelesaikan defisit perumahan rakyat, yaitu ada 8 juta orang (kepala keluarga) yang punya kerjaan, punya gaji, tetapi tak punya rumah karena harganya tidak terjangkau," kata CEO Lippo Group James Riady dalam peluncuran proyek Meikarta, Kamis (17/8), di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.Menurut James, masalah kekurangan rumah tersebut perlu ditangani serius. Hal itulah yang menjadi alasan Lippo Group untuk memulai proyek Meikarta. Dia berharap semakin banyak pengembang lain untuk membuat proyek serupa sehingga masalah kekurangan rumah dapat semakin cepat diatasi.Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya mengatakan, proyek Meikarta bukan berada di kawasan yang baru, melainkan berada di kawasan Lippo Cikarang yang dimulai sejak 90-an. "Kami mendapatkan izin prinsip untuk lahan seluas 3.000 hektar dan sampai sekarang yang sudah dikembangkan sekitar 70 persennya. Jadi, bukan kota baru," kata Ketut.Tahap awalKetut mengatakan, untuk tahap awal, proyek Meikarta akan dikembangkan di lahan seluas 500 hektar untuk dibangun 200 menara menyediakan lahan bangunan seluas 22 juta meter persegi. Menara tersebut untuk hunian, kawasan komersial, ataupun kawasan perkantoran. Dari 500 hektar, sekitar 100 hektar digunakan untuk taman kota. Direncanakan, keseluruhan tahap pertama akan memerlukan waktu 3-4 tahun dan ditargetkan hunian akan diserahkan mulai akhir 2018.Menurut Ketut, lahan untuk Lippo Cikarang termasuk untuk proyek Meikarta telah dimulai tahun 80-an. Dulu, izin prinsip telah didapatkan untuk kawasan industri. Kini, pihaknya tengah mengurus izin untuk kawasan perumahan. Hingga saat ini, lanjut Ketut, telah 84 hektar dari 500 hektar telah memiliki izin."Yang kami jual itu yang 84 hektar tadi, tetapi sekarang kami kembangkan juga untuk yang 500 hektar. Tidak mungkin (tidak diizinkan). Kan, kami, sudah dapat izin prinsip untuk yang 500 hektar," ujar Ketut.Chief Marketing Officer Lippo Jopy Rusli mengatakan, infrastruktur yang terkait dengan transportasi menjadi magnet utama proyek Meikarta bagi masyarakat.Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan, adanya koridor timur dan barat menjadi peluang bagi pengembang untuk mengembangkan properti. (NAD/ILO)