Harga Gas Tak Bikin Subsidi Membengkak

JAKARTA, KOMPAS — Subsidi pupuk selama ini dinilai cenderung tinggi karena terbebani harga gas. Karena itu, pemerintah berencana menerapkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani. Namun, pelaksanaan subsidi langsung belum dapat dilaksanakan karena dibutuhkan persiapan, baik prasarana maupun sistem penyaluran.Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat (18/8)."Subsidi pupuk selalu tinggi atau bengkak karena harga gas," kata Edy Putra.Selain itu, lanjut Edy, yang juga menjadi ketua kelompok kerja pupuk nasional Dewan Ketahanan Pangan, pemerintah juga terbebani dengan utang pembayaran setiap tahun kepada industri pupuk. Beban utang sejak 2014 mencapai Rp 19,7 triliun. Anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 28,5 triliun atau turun dibandingkan dengan anggaran subsidi pupuk pada APBN 2017 sebesar Rp 31,2 triliun.Edy menilai, harga gas di dalam negeri tidak kompetitif dibandingkan dengan negara lain, seperti India dan Malaysia. Harga gas untuk industri pupuk mencapai 6 dollar AS per MMBTU. Di negara lain, seperti Malaysia, harga gas sekitar 4 dollar AS per MMBTU.Subsidi langsungUntuk mengurangi beban subsidi, menurut Edy, Kementerian Koordinator Perekonomian mengusulkan subsidi pupuk secara langsung kepada petani. Namun, hal itu belum dapat dilaksanakan karena dibutuhkan persiapan.Persiapan itu antara lain, lanjut Edy, terkait dengan prasarana, seperti Kartu Tani."Kita harus hati-hati. Jangan sampai uang masuk, uang tidak dibelikan pupuk," katanya. Selain itu, diperlukan pula dukungan perbankan untuk menyalurkan dana."Dukungan finansial perbankan harus kuat," katanya.Edy menambahkan, penerapan Kartu Tani sudah diuji coba di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Jika berhasil, sistem Kartu Tani akan diperluas ke daerah lain.Pemerintah menargetkan akhir tahun 2019, Kartu Tani sudah dapat dilaksanakan. Kartu Tani diharapkan bisa menjadikan subsidi tepat sasaran.Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil mengatakan, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi pupuk. Namun, pemerintah perlu menjamin harga produk pertanian di atas biaya produksi petani.Biaya produksiSelama ini, lanjut Arum Sabil, subsidi pupuk dan subsidi bibit diberikan. Namun, produk pertanian sering kali masih dijual di bawah biaya produksi."Lebih baik, subsidi pupuk dan subsidi lain dicabut asal petani dapat menjual di atas biaya produksi," katanya.Arum Sabil menambahkan, keterbatasan anggaran pemerintah membuat alokasi subsidi untuk pengadaan pupuk berkurang.Saat ini, subsidi pupuk yang disediakan hanya sekitar 9,5 juta ton. Namun, kebutuhan pupuk nasional sebenarnya melebihi 9,5 juta ton. Akibatnya, petani berebut untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. (FER/MKN)