Kesejahteraan dan Lingkungan Juga Diperhatikan

JAKARTA, KOMPAS — Masalah perbatasan menjadi perhatian pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, saat ini pendekatan atas wilayah perbatasan tidak hanya didasarkan pada sisi keamanan, tetapi juga kesejahteraan dan lingkungan.

“Masyarakat di perbatasan dianggap sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, wilayah, dan rakyat sehingga harus dilindungi secara hukum,” kata Hadi di Jakarta, Sabtu (19/8).

Hadi mengemukakan hal itu dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hadi menambahkan, daerah perbatasan umumnya adalah daerah tertinggal, tertutup, dan terisolasi, dengan kompetensi sumber daya manusia masih rendah. Daerah-daerah itu juga memiliki ketergantungan kebutuhan pokok yang berasal dari negara tetangga. Pembangunan dan penegakan regulasi wilayah perbatasan juga terkait dengan upaya mengatasi tindakan ilegal.

Untuk menghadapi masalah-masalah itu, pemerintah meningkatkan alokasi RAPBN untuk BNPP. Pada 2017, anggarannya Rp 19,5 triliun, meningkat dari 2016 yang sebesar Rp 10,2 triliun.