Pembangunan Daerah Tertinggal Jadi Solusi Kesenjangan Ekonomi

Nicolaus Gogor Seta Dewa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo (kedua dari kiri)  menjelaskan kebijakan lembaga yang dipimpinnya dalam Forum Merdeka Barat di Gedung Kominfo, Jakarta,  Sabtu (19/8). Acara itu juga dihadiri Staf Ahli Menteri PUPR Adang Saf Ahmad (kedua dari kanan) dan Sekretaris Utama BNPP Hadi Prabowo (paling kanan)

JAKARTA, KOMPAS — Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah berusaha memastikan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal dan daerah perbatasan. Penambahan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan menjadi strategi untuk mencapai tujuan itu.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Jakarta Pusat, Sabtu (19/8/2017). Acara itu dihadiri antara lain oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad, dan Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Pada forum tersebut, Kemendes PDTT mengutamakan penambahan dan pengetatan pengawasan dana desa. Sementara itu, Kementerian PUPR menekankan pada pembangunan infrastruktur di wilayah pengembangan strategis (WPS) untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan daya saing. Adapun BNPP lebih berfokus pada rencana pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia sebagai titik baru pertumbuhan ekonomi dan upaya menjaga kedaulatan negara.

Kompas/Dwi Bayu Radius

Warga bersama Relawan Kampung sedang membangun jembatan di Desa Walikukun, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, Senin (7/8/2017). Relawan Kampung adalah komunitas yang fokus membangun jembatan di desa-desa.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo menjelaskan, dana desa tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 120 triliun. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari tahun 2017 yang sebesar Rp 60 triliun. Dana itu untuk melanjutkan program-program Kemendes PDTT dari tahun sebelumnya, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun pada tahun 2017, ada empat program prioritas yang harus dilaksanakan untuk pemanfaatan dana desa yakni pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penentuan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembangunan embung desa, dan pembangunan sarana olahraga.

Eko mengakui, masih banyak masalah dalam distribusi dana desa. Namun,  manfaat dana desa jauh lebih besar daripada masalah yang timbul.

”Pembangunan daerah dan desa tidak hanya dari dana desa. Sembilan belas kementerian dan lembaga mempunyai irisan program yang ada di desa-desa dan daerah-daerah. Bahkan mulai tahun ini, anggaran itu lebih besar diberikan kepada daerah daripada pusat, dan terus akan ditingkatkan porsinya. Kementerian-kementerian dan lembaga itu anggarannya lebih dari Rp 560 triliun,” ucap Eko.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Siswa kelas I, II, dan III Sekolah Dasar Negeri Jayamekar, Kampung Bantaka, Desa Muaracikadu, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belajar dalam satu ruangan, Senin (14/8). Sekolah itu hanya mempunyai dua ruang belajar dan empat guru berstatus honor.

Untuk penanganan masalah, Eko menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. ”Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan dana desa itu akan dipakai untuk apa. Kemudian, setiap ada indikasi penyelewengan dana desa, tolong dilaporkan ke Satgas Dana Desa di nomor gratis 15-000-40. Kami akan tangani dalam waktu 2x24 jam,” kata Eko.

Selain itu, Eko juga mengatakan perlu adanya anggaran khusus untuk inspektorat dinas pemberdayaan desa dan camat di seluruh Indonesia supaya kualitas pengawasan lebih baik.

Infrastruktur

Menurut data dari Kementerian PUPR, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 di Jawa dan Sumatera sebesar 80 persen (Jawa 58 persen, Sumatera 22 persen) dari keseluruhan pembentukan PDB nasional. Hal itu menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia sehingga konsentrasi ekonomi hanya berputar di Jawa dan Sumatera. Karena itu, Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur nasional untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sejumlah Rp 409 triliun dari total belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Dari dana tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi terbesar dalam RAPBN 2018, yaitu Rp 106,9 triliun. Anggaran itu akan disebar pada empat sektor prioritas, yakni peningkatan konektivitas  Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air  Rp 37,3 triliun, permukiman  Rp 15,9 triliun, dan perumahan  Rp 9,6 triliun.

Staf Ahli PUPR Adang Saf Ahmad mengatakan, infrastruktur adalah pilar penentu tingginya daya saing. Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia, berdasarkan data World Economic Forum (WEF), meningkat dari peringkat 72 tahun 205, menjadi 62 tahun 2016, dan 60 pada 2017. ”Hasil infrastruktur memang perlu waktu dan hasilnya tidak bisa instan. Saat infrastruktur sudah mulai berkinerja, perlahan nantinya akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Adang.

Kompas/P Raditya Mahendra Yasa

Sumber mata air di Sendang Mudal sebagai tumpuan hidup warga Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (8/8/2017).

Sasaran Kementerian PUPR tahun 2015-2019 adalah untuk mendukung konektivitas agar transportasi antardaerah bisa terhubung dengan baik. Dengan demikian, biaya logistik dapat diturunkan. Programnya antara lain membangun jalan tol 1.000 kilometer, jalan baru 2.650 km, dan jembatan 30 kilometer. Dalam hal ketahanan air dan pangan, Kementerian PUPR akan membangun 65 waduk dan 1 juta hektar jaringan irigasi baru.

Pembangunan perbatasan

Masalah perbatasan juga menjadi perhatian pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Sekretaris Utama BNPP Hadi Prabowo menjelaskan, saat ini pendekatan atas wilayah perbatasan tidak hanya didasarkan pada sisi keamanan, tetapi juga kesejahteraan dan lingkungan. ”Masyarakat di perbatasan dianggap sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, wilayah, dan rakyat sehingga harus dilindungi secara hukum,” kata Hadi.

Hadi mengutarakan, daerah perbatasan umumnya adalah daerah tertinggal, tertutup, terisolasi, dengan tingkat sumber daya manusia yang masih rendah. Daerah-daerah itu juga dipengaruhi ketergantungan kebutuhan pokok yang berasal dari negara tetangga. Pembangunan dan penegakan regulasi wilayah perbatasan juga terkait dengan upaya mengatasi tindakan ilegal.

Untuk menghadapi masalah-masalah itu, pemerintah meningkatkan alokasi RAPBN untuk BNPP. Pada tahun 2017, jumlahnya Rp 19,5 triliun, meningkat dari jumlah tahun 2016 sebesar Rp 10,2 triliun. (DD02)