Pemerataan Pembangunan Ditingkatkan
JAKARTA, KOMPAS — Dalam Rancangan APBN 2018, pemerintah berusaha meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia, khususnya di desa-desa tertinggal dan daerah perbatasan. Penambahan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan perekonomian di kawasan perbatasan menjadi strategi mencapai tujuan itu.Hal itu mengemuka dalam diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (19/8). Acara dihadiri antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad, dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dana desa tahun 2018 direncanakan Rp 120 triliun. Jumlah itu dua kali lipat dari tahun 2017 yang sebesar Rp 60 triliun. Dana itu digunakan untuk melanjutkan program dari tahun sebelumnya, misalnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat.Eko mengakui masih banyak masalah dalam distribusi dana desa. Namun, menurut dia, manfaat dana desa jauh lebih besar daripada masalah yang timbul. Masyarakat berperan mengawasi dana desa. "Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan dana desa dipakai apa," ujarnya.Sementara pembentukan produk domestik bruto (PDB) 2016 di Jawa dan Sumatera sebesar 80 persen dari keseluruhan PDB nasional. Hal itu menunjukkan kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia sehingga konsentrasi ekonomi di Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan infrastruktur nasional untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.Tahun 2018, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur Rp 409 triliun dari belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Dari dana itu, Kementerian PUPR dapat alokasi terbesar dalam RAPBN 2018, yaitu Rp 106,9 triliun. Anggaran itu akan disebar pada empat sektor prioritas, yakni peningkatan konektivitas Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, serta perumahan Rp 9,6 triliun.Adang Saf Ahmad mengatakan, infrastruktur adalah pilar penentu daya saing. "Hasil infrastruktur memang perlu waktu dan tidak bisa instan. Saat infrastruktur mulai berkinerja, perlahan akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (DD02)
