Pengelolaan Stasiun Perlu Diperjelas

JAKARTA, KOMPAS — PT Kereta Api Indonesia (Persero) berharap mendapatkan hak pengelolaan setiap stasiun dan area komersial yang ada di sepanjang jalur kereta ringan atau LRT Jabodebek. Pasalnya, pembangunan kereta itu berasal dari utang yang menjadi tanggung jawab PT KAI."Hingga saat ini belum dibahas lagi siapa yang mengelola area komersial jalur LRT. Kami berharap kami yang mendapatkan hak tersebut karena utang pembangunan menjadi tanggung jawab kami," kata Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, di Jakarta, Senin (21/8).Pembangunan LRT Jabodebek awalnya diserahkan kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Namun, pemerintah memutuskan Adhi Karya hanya menjadi kontraktor. Adapun investor dan operator adalah KAI. "Karena semula Adhi Karya yang diserahkan untuk LRT, pengelolaan area komersial diserahkan kepada Adhi Karya. Namun, setelah terjadi pergantian, belum diputuskan siapa yang mempunyai hak untuk area komersial," kata Edi.Total biaya pembangunan prasarana LRT Jabodebek sebesar Rp 21,7 triliun dan sarana Rp 5 triliun sehingga total biaya LRT Jabodebek Rp 26,7 triliun. KAI mendapatkan pinjaman sekitar Rp 18 triliun.KAI juga mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 triliun dan ditambah PMN untuk pembangunan jalan kereta di Sumatera, tahun lalu, sebesar Rp 2 triliun. Adapun modal internal sebesar Rp 3,6 triliun.Dana perusahaanDirektur Logistik dan Pengembangan KAI Budi Noviantoro mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan bahwa proyek LRT Jabodebek menggunakan dana perusahaan, bukan dana APBN. "Kami tinggal menunggu surat jaminan dari pemerintah untuk pembangunan LRT Jabodebek," kata Budi Noviantoro.Setelah surat jaminan keluar, KAI akan melakukan perjanjian konsesi dengan Kementerian Perhubungan. "Untuk pembangunan tahap pertama, kami juga akan segera membayar kepada Adhi Karya begitu pinjaman perbankan cair. Selama ini, kontraktor menalangi dulu pembangunannya dan kami akan membayar sesuai dengan progres pembangunan," ujarnya.Dia mengatakan, apabila pinjaman itu cair bulan November, Adhi Karya akan dibayar awal Desember dengan jumlah sekitar Rp 5 triliun-Rp 6 triliun. Budi Noviantoro mengatakan, skema pembiayaan pada proyek infrastruktur kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek akan dicoba digunakan untuk semua proyek infrastruktur. Hal itu akan dilakukan jika skema yang diterapkan pada LRT Jabobebek berhasil.Pembangunan LRT Jabodebek ini diperkirakan selesai dan dioperasikan pada pertengahan April 2019. Keberadaan LRT Jabodebek diharapkan bisa membantu mengurai kemacetan lalu lintas di jalan raya. (ARN)