Swasta Perlu Dilibatkan
YOGYAKARTA, KOMPAS — Pengembangan energi terbarukan di Indonesia tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, tetapi perlu keterlibatan swasta. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan insentif dibutuhkan pihak untuk terlibat dalam pengembangan tersebut.Diperlukan investasi hampir Rp 1.600 triliun untuk pembiayaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia sampai 2030. Demikian mengemuka dalam diskusi bertajuk "Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia", Kamis (24/8), di Yogyakarta. Diskusi yang diselenggarakan PT Pertamina (Persero) tersebut menghadirkan semua pemangku kepentingan, yaitu dunia usaha, akademisi, lembaga penelitian, unsur pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat.Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Dharma mengatakan, pembiayaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Peran dan bantuan swasta sangat dibutuhkan. Namun, swasta memerlukan kemudahan berinvestasi, seperti kemudahan perizinan, pemberian insentif, dan kepastian hukum."Peluang dan potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia sangat besar dan banyak. Partisipasi swasta diperlukan karena semuanya tak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah," kata Surya.Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan, sampai 2030 pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan butuh Rp 1.445 triliun. Adapun untuk energi terbarukan nonlistrik, seperti bahan bakar nabati, butuh Rp 84 triliun. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target pengurangan gas rumah kaca hingga 2030.Potensi daerahGuru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indra Bastian mengatakan, kendala pembiayaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia antara lain terkait dengan teknologi dan keekonomian mata rantai pasokan. Teknologi energi terbarukan di Indonesia mahal karena sebagian komponen harus dimpor. "Keekonomian mata rantai pasokan berawal dari pengembangan, produksi, sampai jual beli ke konsumen," ujar Indra.Ketua Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan Institut Teknologi Bandung Priyono Sutikno mengatakan, pengembangan energi terbarukan harus menyesuaikan dengan potensi sumber daya di daerah. Penguasaan teknologi dan dukungan insentif pemerintah lewat kebijakan fiskal harus dipenuhi. "Selain partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah dan akademisi perguruan tinggi diperlukan untuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat," ujar Priyono.Tahun ini, target investasi di sektor energi terbarukan di Indonesia Rp 19,52 triliun. Adapun realisasi sampai akhir Juni 2017 adalah Rp 6,18 triliun. Realisasi investasi energi terbarukan pada 2016 tercatat Rp 16,58 triliun. Pemerintah juga menargetkan penambahan kapasitas terpasang listrik dari pembangkit panas bumi, bioenergi, tenaga surya, serta mikrohidro sebesar 3.864 megawatt pada tahun ini. (APO)
