Trans-Sumatera Perlu Biaya

JAKARTA, KOMPAS — Proyek pembangunan delapan ruas tol Trans-Sumatera masih memerlukan sekitar Rp 20 triliun dari total kebutuhan Rp 80 triliun. Selain mencari pendanaan dari pengelolaan tol Akses Tanjung Priok, pemerintah juga berencana meminta badan usaha jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan untuk ikut membangun tol Trans-Sumatera.Delapan ruas tol Trans-Sumatera diprioritaskan dibangun PT Hutama Karya (Persero) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 yang direvisi jadi Perpres No 117/2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Kebutuhan investasi delapan ruas tol itu Rp 80 triliun, yang sekitar Rp 50 triliun di antaranya dari ekuitas Hutama Karya.Hingga kini, sumber ekuitas dipenuhi melalui penyertaan modal negara Rp 5,6 triliun, surat utang Rp 6,5 triliun, dan dukungan selisih pembiayaan untuk membangun ruas jalan sepanjang 130 kilometer senilai Rp 13 triliun. Selain itu, 80 km jalan tol di ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung akan dibangun badan usaha jalan tol dari ruas lain di Pulau Jawa sebagai bentuk subsidi silang. Masih ada 12 km yang belum mendapat dukungan pembiayaan.Terakhir, diterbitkan Perpres No 81/2017 tentang Penugasan Kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Mengusahakan Jalan Tol Ruas Akses Tanjung Priok. Melalui perpres tersebut, Hutama Karya dapat melakukan sekuritisasi terhadap pendapatan ruas itu. Dana dari sekuritisasi akan digunakan untuk membangun tol Trans-Sumatera. Diperkirakan nilainya Rp 4 triliun-Rp 4,5 triliun."Masih ada kebutuhan untuk memenuhi ekuitas Hutama Karya sekitar Rp 20 triliun," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna, Senin (28/8), di Jakarta.Herry mengatakan, yang belum mendapatkan kepastian pendanaan hingga saat ini adalah ruas Palembang-Tanjung Api-api (70 km), ruas Kisaran-Tebing Tinggi (60 km), serta 12 km dari 80 km antara ruas Terbanggi Besar dan Kayu Agung.Herry menambahkan, BPJT meminta Hutama Karya untuk mengajukan proposal pengelolaan Tol Akses Tanjung Priok dengan masa konsesi 40 tahun. Setelah proposal diterima BPJT, disusun perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) terhadap ruas tol tersebut. Kemudian pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan terkait tarif dari tol akses Tanjung Priok, yang akan disekuritisasi untuk mendanai tol Trans-Sumatera. "Berdasarkan perhitungan tadi, akan bisa diterbitkan apakah produk obligasi, sekuritisasi pendapatan, atau obligasi proyek, atau apa pun yang sifatnya derivatif," ujar Herry.Dana digantiTerkait dengan rencana PT Jakarta Propertindo untuk ikut mendanai tol akses Tanjung Priok, ujar Herry, dana yang sudah dikeluarkan akan diganti pemerintah beserta nilai tambahnya. Jika berminat mengoperasikan tol itu, PT Jakarta Propertindo dapat bekerja sama dengan Hutama Karya. Biaya perawatan yang dikeluarkan PT Jasa Marga (Persero) dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk selama ini juga mesti diselesaikan.Selain mencari pendanaan melalui sekuritisasi, BPJT juga berencana meminta badan usaha yang nantinya membangun dan mengelola ruas tol Jakarta-Cikampek II Selatan untuk membangun 12 km tol di Trans-Sumatera. Adapun ruas tol Jakarta-Cikampek II Selatan merupakan tol prakarsa PT Jasa Marga (Persero) Tbk.Menurut rencana, ruas tol yang diminta menyubsidi ruas tol Trans-Sumatera sepanjang 12 km itu adalah badan usaha di ruas tol Semarang-Demak. Namun, dengan rencana pembangunan tol sekaligus tanggul penahan rob di Semarang, biaya investasi diperkirakan membengkak sehingga perlu dukungan pemerintah.Secara terpisah, Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rainier Haryanto mengatakan, KPPIP menawarkan ruas tol Padang-Pekanbaru kepada Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) untuk dibiayai. "Keduanya baru menyatakan tertarik. Untuk JICA baru dimulai, semula ditawarkan ke AIIB," kata Rainier. (NAD)