BBM untuk Nelayan Terbatas
JAKARTA, KOMPAS — Sentra-sentra nelayan masih menghadapi keterbatasan pasokan bahan bakar minyak. Akibatnya, nelayan harus membeli bahan bakar minyak dengan harga mahal. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana menambah kios dan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk nelayan.Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja, di Jakarta, Rabu (30/8), mengatakan, nelayan masih menghadapi persoalan ketersediaan bahan bakar minyak. Bahkan, kebijakan pemerintah yang mendorong kebijakan satu harga untuk BBM masih sulit diterapkan, terutama di sentra nelayan di daerah terpencil."Nelayan selalu menghadapi masalah ketersediaan BBM. Karena langka, sebagian pasokan BBM dipakai menjadi barang dagangan. Akibatnya, harga BBM mahal," katanya.Berdasarkan data KKP, saat ini ada 230 kios pengisian bahan bakar untuk nelayan. Padahal, di Indonesia ada 896 pelabuhan perikanan. KKP sudah meminta PT Pertamina (Persero) serta Kementerian ESDM untuk memperbanyak stasiun pengisian BBM, setidaknya di pelabuhan- pelabuhan perikanan. Pada 2018, KKP mengusulkan pembangunan kios pengisian bahan bakar untuk nelayan di 68 kabupaten/kota."Tugas kami mendorong Pertamina memperbanyak stasiun pengisian BBM agar ada suplai untuk nelayan," kata Sjarief.Desa pesisirSjarief menambahkan, pihaknya akan memperbaiki 3.000 desa pesisir yang menjadi basis nelayan. Tahun ini, anggaran revitalisasi yang disiapkan Rp 5 miliar untuk model percontohan di lima kampung nelayan. Perbaikan itu mencakup saluran drainase, tempat pembuangan sampah, infrastruktur jalan lingkungan, penyediaan air minum, dan fasilitas mandi cuci kakus. Pada 2019, ditargetkan separuh dari rencana perbaikan itu sudah diselesaikan.Dari 12.827 desa pesisir di Indonesia, sekitar 3.200 desa atau 24,98 persen di antaranya termasuk kategori desa miskin. Oleh karena itu, KKP berencana memperbaiki desa-desa yang tergolong tidak layak itu.Pada tahap awal, desa pesisir yang akan diperbaiki itu ada di Serang (Banten), Sambas (Kalimantan Barat), Banyuasin (Sumatera Selatan), Lamongan (Jawa Timur), dan Wakatobi (Sulawesi Tenggara).Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saefuddin menambahkan, nilai bantuan yang diberikan untuk desa pesisir disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.Pada tahun 2018, bantuan bedah kampung nelayan direncanakan mencakup 20 desa nelayan yang sudah dipetakan. "Secara bertahap, perbaikan desa akan ditingkatkan menjadi 100-200 desa per tahun," kata Saefuddin. (LKT)
