JAKARTA, KOMPAS — Indonesian Business Council for Sustainable Development (IBCSD) menginisiasi Indonesia Vision 2050, yang berisi respon sektor swasta dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan terkait dengan kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Sektor swasta juga memaparkan peran mereka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) hijau Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam acara IBCSD Council dan LD Meeting “Dukungan Korporasi dalam Penyusunan RPJMN Hijau 2020-2024” di World Trade Center Building, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2017). Acara itu dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Direktur Lingkungan Hidup PPN Medrilzam, Presiden IBCSD Shinta Kamdani, Chairman IBCSD Tony Wenas, dan Direktur Eksekutif IBCSD Budi Santosa.
Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya penggunaan energi terbarukan dalam proses pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, sektor swasta harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam ke dalam desain produk.
“Kita perlu berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan karena kita memiliki banyak sumber potensial energi terbarukan seperti biomassa dan tenaga surya. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025, target penggunaan energi terbarukan adalah 23 persen,” ucap Bambang.
Kita perlu berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan karena kita memiliki banyak sumber potensial energi terbarukan seperti biomassa dan tenaga surya. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025, target penggunaan energi terbarukan adalah 23 persen
Shinta Kamdani mengimbau para pemangku kepentingan untuk mendorong kompetisi bisnis yang adil. “Perusahaan yang mempraktikkan bisnis berkelanjutan melalui investasi teknologi dan perusahaan yang melakukan bisnis seperti biasanya, yang dapat merusak lingkungan, masih diperlakukan sama. Ini adalah tantangan karena tidak mendorong ke arah perbaikan dan tidak mencerminkan persaingan bisnis yang adil,” ujar Shinta.
IBCSD yang beranggotakan 25 perusahaan itu juga menyampaikan keterlibatan mereka untuk mendukung komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). “Kami menyambut baik Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ucap Tony Wenas. (DD02)