Ekspansi untuk Mengatasi Ketertinggalan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS — Demi mengatasi ketertinggalan pembangunan, diperlukan kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan dengan terukur dan hati-hati. Instrumen untuk mengukurnya antara lain besaran defisit dan tingkat utang dalam batas aman."Investasi sumber daya manusia tidak dapat ditunda. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur menjadi sumber masalah dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis (31/8).Agenda rapat itu adalah pembacaan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.RAPBN 2018 menargetkan pendapatan senilai Rp 1.878,4 triliun. Belanja negara dianggarkan Rp 2.204,4 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran adalah Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Ini lebih kecil ketimbang target defisit anggaran tahun ini sebesar 2,92 persen terhadap PDB.Guna menjaga dan memperkuat momentum pembangunan manusia dan pertumbuhan yang berkualitas, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengambil pilihan kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif itu, kata Sri Mulyani, diperlukan untuk terus memungkinkan pemerintah melaksanakan program penting dan strategis, seperti investasi dan pembangunan sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Sebab, indeks pembangunan manusia, tingkat produktivitas, dan daya saing manusia masih harus terus ditingkatkan.Dalam RAPBN 2018, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 440,9 triliun. Anggaran kesehatan senilai Rp 110,2 triliun. Penanggulangan kemiskinan dianggarkan Rp 292,8 triliun. Adapun pembangunan infrastruktur dialokasikan Rp 409 triliun.Tingkat defisit dan utang, menurut Sri Mulyani, dijaga tetap terarah dan terukur. Ini tecermin dari rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 28,9 persen pada 2017. Ini lebih rendah dari Thailand sebesar 41,8 persen dan India sebesar 67,8 persen.Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM A Tony Prasetiantono mengatakan, APBN terus tumbuh. Namun, untuk 2018, laju pertumbuhan anggarannya lebih rendah ketimbang dua tahun sebelumnya."Saya lihat APBN sudah kian realistis. Defisit sedapat mungkin menghindari plafon 3 persen terhadap PDB yang konsekuensinya bisa menekan utang pemerintah agar tidak membengkak. Pemerintah tampak sudah belajar banyak dari pengalaman sebelumnya, tatkala menetapkan target-target yang terlampau tinggi. Kelihatannya keren, tetapi justru bisa mengganggu kredibilitas," kata Tony. (LAS)