Investasi Melambat

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan investasi perikanan melambat dalam tiga tahun terakhir. Nilai realisasi investasi perikanan pada semester I-2017 hanya berkisar 21 persen dibandingkan realisasi tahun 2016. Perlambatan ini justru terjadi di tengah kebijakan percepatan industrialisasi perikanan.Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo di Jakarta, Senin (4/9), mengemukakan, hampir tidak terjadi peningkatan suplai bahan baku ke unit pengolahan ikan (UPI) dalam kurun dua tahun terakhir. Utilitas UPI tahun 2015 hanya sekitar 53 persen, dan relatif tidak bertambah."Kalau UPI yang ada saja kesulitan mendapatkan bahan baku, tentu yang mau investasi baru berpikir sangat panjang untuk berani investasi," kata Budhi.Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, investasi berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) di sektor perikanan melambat. Selama Januari-Juni 2017, realisasi penanaman modal di sektor perikanan tercatat 96 proyek senilai Rp 128,58 miliar. Investasi itu meliputi PMA sebanyak 83 proyek senilai 7,9 juta dollar AS atau setara Rp 104,28 miliar dan PMDN sebanyak 13 proyek senilai Rp 24,3 miliar.Nilai investasi itu merosot jika dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Sepanjang 2016, total nilai investasi sektor perikanan sebesar Rp 600 miliar, meliputi 124 proyek PMA senilai Rp 571,56 miliar dan 3 proyek PMDN senilai Rp 22,6 miliar. Tahun 2015, total investasi perikanan sebesar Rp 700 miliar.Perikanan budidayaMenurut Budhi, produksi perikanan tangkap cenderung tumbuh stagnan. Karena itu, pemerintah dipandang perlu lebih fokus menggerakkan usaha perikanan budidaya untuk mengisi suplai bahan baku. Beberapa jenis komoditas budidaya yang bisa menjadi andalan antara lain udang, nila, patin, bandeng, dan baramundi. Dukungan yang dibutuhkan usaha budidaya antara lain berupa peningkatan infrastruktur, pengembangan benih unggul, dan penanggulangan penyakit ikan. Kendalanya, usaha perikanan budidaya masih menghadapi perizinan yang berbelit-belit dan tidak sinkron antarwilayah. Keberpihakan negara terhadap pengembangan perikanan budidaya perlu lebih didorong antara lain berupa peningkatan infrastruktur, pengembangan benih unggul, dan penanggulangan penyakit ikan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, industri perikanan butuh jaminan bahan baku. Kepastian suplai dari nelayan lokal saat ini masih sulit diandalkan oleh pelaku industri ini. Sebanyak 70-80 persen armada perikanan tangkap di Tanah Air merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 gros ton (GT). Terkait pengelolaan perikanan tangkap, pemerintah berkomitmen mengalihkan penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya ke alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah kalangan mengkhawatirkan, jika transisi penggantian pukat hela dan tarik, termasuk cantrang, tidak tuntas hingga akhir tahun, hal ini berpotensi memicu gejolak dan kian menurunkan hasil tangkapan. (LKT)