Terkait Hunian di TOD, Pemerintah Mengundang Investor Jepang

KOMPAS/ RADITYA HELABUMI

Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur DKI Jakarta Djaort Saiful Hidayat dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri ke kanan) melihat maket rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan konsep Transit Development Oriented (TOD) di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2017). Rumah susun yang terdiri dari 3 menara tersebut diutamakan untuk warga berpenghasilan rendah. Proyek diatas lahan sekitar 1,2 ha tersebut dijadwalkan selesai dalam waktu 2 tahun.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengundang investor asal Jepang untuk mengembangkan rumah susun yang terintegrasi moda transportasi massal di Indonesia. Pengembangan hunian terintegrasi harus dilakukan karena lahan perkotaan semakin terbatas, sementara masyarakat membutuhkan akses transportasi yang cepat.

Demikian dikemukakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Indonesia-Japan Urban Development & Housing Seminar 2017 di Jakarta, Selasa (5/9/2017). Acara itu juga dihadiri antara lain Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel.

"Pengembangan hunian yang terintegrasi dengan moda transportasi massal harus dilakukan karena kota semakin berkembang. Pembangunan bisa bekerja sama antara lain dengan Jepang," kata Budi Karya.

Saat ini, pengembangan hunian terintegasi transportasi massal (TOD) telah dimulai melalui kerja sama Perum Perumnas dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Stasiun Kereta Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan proyek LRT City oleh PT Adhi Karya (Persero) di 6 kawasan di Jabodetabek. Di kawasan itu juga dikembangkan areal komersial dan hotel.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hunian warga kontras dengan gedung pencakar langit di bantaran Kali Krukut di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2017). Kebijakan untuk merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah Jakarta di rumah susun sewa dianggap sudah tepat. Pemprov bisa menerapkan tarif subsidi silang di rusunawa.

Kementerian Perhubungan telah meminta pengembang transportasi massal cepat (MRT) untuk melakukan tender proyek TOD di stasiun-stasiun MRT kepada pihak swasta. Sri Mulyani mengemukakan, hubungan kerja sama Indonesia dan Jepang akan memasuki usia 60 tahun pada tahun 2018. Infrastruktur merupakan prioritas utama pembangunan.

Pada 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran terbesar untuk infrastruktur, yakni Rp 387,3 triliun, sedangkan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur pada 2015-2019 mencapai Rp 4.900 triliun. Pemerintah dituntut berinovasi dalam pembiayaan dan infrastruktur melalui kerja sama dengan swasta.

Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei mengemukakan, Jepang dan Indonesia telah membangun hubungan kerja sama dengan ikatan persahabatan yang kuat. Di bidang infrastruktur dan pembangunan kota, perusahaan Jepang telah melakukan banyak investasi di Indonesia, di samping penyertaan Pemerintah Jepang dalam JOIN. JOIN merupakan lembaga kerja sama Jepang untuk pengembangan infrastruktur di luar Jepang untuk bidang transportasi dan pembangunan kota.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Penumpang KRL Commuterline turun dari kereta sesampainya di Stasiun Tangerang, Kota Tangerang, Sabtu (7/4/2018).

Skema pembiayaan

Terkait pembiayaan infrastruktur, pada Selasa, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri dan pemimpin lembaga antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso. Dalam pertemuan itu dibahas soal pembiayaan untuk mengakselerasi pembangunan Indonesia.

Wimboh mengatakan, Presiden mendorong supaya pembiayaan jangka panjang melalui pasar modal bisa direalisasikan lebih cepat. Untuk itu, OJK siap menciptakan berbagai instrumen untuk mempercepat pembiayaan di pasar modal. (LKT/INA)