Transaksi Nontunai untuk Semua Moda di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Integrasi sistem pembayaran dengan transaksi nontunai untuk semua moda transportasi yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan dikembangkan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan serta kesepakatan bersama di antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh operator moda Jabodetabek.

”Terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak sehingga hari ini bisa dilakukan perjanjian kerja sama di mana kita ingin mewujudkan sebuah sistem transaksi yang terintegrasi. Kami melihat reformasi yang terus bergulir di sektor rill mesti didukung dengan sistem pembayaran nontunai agar efisiensi terbentuk,” kata Gubernur Bank Indonesia dalam acara penandatanganan kesepakatan di antara BI, Kemenhub, Pemprov DKI Jakarta, BPTJ, dan operator moda Jabodetabek, Rabu (6/9), di Jakarta.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan transaksi nontunai yang terintegrasi, pergerakan orang di Jabodetabek akan tercatat. Data tersebut akan sangat berguna bagi pemerintah pusat ataupun daerah dalam mengambil keputusan di sektor transportasi. Di wilayah DKI Jakarta tercatat terdapat 40 juta pergerakan setiap hari, sementara yang terlayani angkutan umum baru 24 persen.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kesepakatan itu merupakan sebuah terobosan sekaligus landasan dalam mengelola sistem transportasi di DKI Jakarta. Hal itu sangat positif dan berjalan seiring dengan berbagai proyek pembangunan fisik di DKI Jakarta yang kini tengah dikerjakan.

”Kita tidak bisa saling menunggu, yakni menunggu pembangunan fisik selesai baru sistem pembayaran dilakukan,” kata Djarot.