Pembayaran Diintegrasikan

JAKARTA, KOMPAS — Sistem pembayaran terintegrasi untuk semua moda transportasi di DKI Jakarta akan dikembangkan sejalan dengan proyek infrastruktur yang kini sedang berjalan. Pada akhir tahun ini ditargetkan terbentuk dua konsorsium perusahaan untuk mengelola transaksi moda transportasi secara nontunai."Ini adalah satu langkah maju dari gerakan nontunai yang sebelumnya sudah dimulai untuk penyaluran bantuan sosial, kemudian diikuti program elektronifikasi jalan tol. Sekarang kita masuk di transportasi, khususnya di wilayah Jabodetabek yang memiliki beragam moda transportasi," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Agus menyatakan hal itu dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara BI dan Kementerian Perhubungan serta kesepakatan bersama antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan semua operator moda transportasi Jabodetabek, Rabu (6/9), di Jakarta.Agus mengatakan, pembayaran yang aman dan nyaman, terutama di perkotaan, telah menjadi kebutuhan. Beberapa aspek yang diperlukan untuk gerakan nontunai adalah penggunaan uang elektronik sebagai pengganti tiket, standardisasi Gerbang Pembayaran Nasional untuk uang elektronik, baik yang berbasis cip maupun peladen, serta penerapan mekanisme bunga diskon toko yang dinilai sebagai praktik terbaik untuk menghindari rente.Untuk wilayah DKI Jakarta yang memiliki beragam moda transportasi, lanjut Agus, diperlukan dua konsorsium perusahaan yang mengelola biaya perjalanan secara elektronik (EFC). Konsorsium pertama dibentuk untuk menangani perusahaan transportasi yang merupakan badan usaha milik negara, seperti PT KAI Commuter Jabodetabek, Perum Damri, Perum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD), PT Railink, dan perusahaan yang mengelola kereta ringan (LRT) Bodetabek. Konsorsium kedua dibentuk untuk mengelola transaksi badan usaha milik daerah yang berada di bawah Pemprov DKI Jakarta, yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Mass Rapid Transit Jakarta, serta operator kereta ringan di DKI Jakarta.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan transaksi nontunai yang terintegrasi, pergerakan orang di Jabodetabek akan tercatat. Data itu berguna bagi pemerintah pusat atau daerah dalam mengambil keputusan di sektor transportasi. Di DKI Jakarta tercatat 40 juta pergerakan setiap hari. Yang terlayani angkutan umum baru 24 persen. Pertambahan kendaraanSaat ini, kereta komuter dapat mengangkut 1 juta orang per hari, sedangkan bus transjakarta mengangkut sekitar 400.000 orang per hari. "Dengan sistem pembayaran nontunai, pendapatan tidak akan tercecer atau tidak tercatat," kata Budi.Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, kesepakatan itu menjadi dasar untuk mengembangkan integrasi sistem pembayaran. Untuk mengimbangi terus bertambahnya jumlah kendaraan di DKI Jakarta, diperlukan keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Menurut Djarot, di DKI Jakarta rata-rata setiap hari terdapat 1.500 kendaraan roda dua baru dan 300 kendaraan roda empat baru. Dengan tersedianya beragam moda transportasi publik yang terintegrasi, semakin banyak warga masyarakat yang beralih menggunakan transportasi publik. Ia pun berharap transaksi di DKI Jakarta terintegrasi dengan kartu Jakarta One."Integrasi sistem pembayaran elektronik tidak bisa dilepaskan dari integrasi moda transportasi. Ini akan lebih hemat tenaga dan waktu. Hal ini akan terjadi sehingga warga akan beralih ke moda transportasi publik," kata Djarot. (NAD)