Korporatisasi Harus Jamin Petani Kecil
JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah mengembangkan pertanian korporasi mesti menjamin keterlibatan petani kecil. Upaya mengoptimalkan pengelolaan pangan melalui konsolidasi lahan, mekanisasi, dan korporatisasi itu membuka peluang masuknya pemilik modal serta menjauhkan warga dan pemilik lahan dari lahan sumber penghidupan.Peneliti Sumber Daya Lahan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Achmad Rachman, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (17/9), mengatakan, sudah pernah digelar rapat koordinasi untuk membahas hal ini. Rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta Bank Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, pada 31 Maret 2017, antara lain, merekomendasikan peningkatan produksi dan pasokan melalui penerapan korporasi dan pembentukan badan usaha milik petani.Cara itu diyakini dapat meningkatkan efisiensi usaha tani. Dengan hamparan yang relatif luas, mekanisasi dan prinsip pertanian modern lebih mudah diterapkan sehingga berpotensi mendongkrak produktivitas, produksi, dan daya saing produk. Namun, jika tidak dilaksanakan secara tepat, tujuan meningkatkan kesejahteraan petani kecil justru berbalik karena keuntungan besar diraih pemilik modal.Menurut Achmad, fenomena di Brasil bisa jadi contoh. Model pertanian korporasi yang dimulai sejak 1960-an berhasil membawa Brasil sebagai penghasil utama jagung, kedelai, dan tebu. Pada 2015, Brasil bahkan telah melampaui nilai ekspor kedelai Amerika Serikat. Brasil juga pengekspor jagung nomor dua setelah AS.Akan tetapi, pengembangan lahan pertanian dalam skala luas tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan petani. Penguasaan lahan besar-besaran oleh pengusaha besar melalui sistem akuisisi telah meminggirkan masyarakat dari lahan yang sebelumnya mereka garap. Modernisasi sistem pertanian menekan lapangan kerja karena hanya menyediakan 0,5 lapangan kerja per hektar atau jauh lebih kecil dari sistem konvensional yang mencapai 35 lapangan kerja per hektar.Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa pekan lalu, menginginkan terobosan untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Tak hanya membenahi urusan benih, pupuk, dan pestisida, Presiden berharap petani diajak masuk ke agrobisnis untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melantik pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian, Jumat lalu, mengatakan, bentuk lembaga masih dirumuskan bersama kementerian dan lembaga terkait. Prinsipnya, petani dikonsolidasikan dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan gabungan gapoktan untuk mencapai skala ekonomi. (MKN)
