logo Kompas.id
EkonomiKekhawatiran Memicu Pelemahan ...
Iklan

Kekhawatiran Memicu Pelemahan Konsumsi

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Konsumsi masyarakat melemah karena masyarakat khawatir terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan masalah keamanan. Untuk menggenjot pertumbuhan konsumsi pada 2018, pemerintah diharapkan menciptakan ketenangan iklim usaha, menjaga stabilitas keamanan, dan politik.Hal itu mengemuka dalam acara "View 2017 and Market Outlook 2018" yang diselenggarakan Sucor Asset Management di Jakarta, Senin (18/7). "Pada 2016, kondisi ekonomi makro bagus, tetapi konsumsi rendah karena takut terhadap tukang pajak," kata Executive Director Retailer Service Unit Nielsen Yongky Surya Susilo.Ketakutan terhadap aparat pajak itu, lanjut Yongky, misalnya, terkait rencana pemerintah untuk melihat transaksi kartu kredit untuk mencari penerimaan pajak. Kebijakan pengampunan pajak juga dapat membuat penurunan kinerja bisnis. Karena itu, setiap kali membuat kebijakan, pemerintah perlu menjaga agar masyarakat tidak merasa khawatir Selain itu, banyaknya unjuk rasa, terutama saat pemilihan kepala daerah membuat orang menahan membeli aset dan barang-barang, bahkan berekspansi usaha. Investor juga cenderung menunggu dan mengamati situasi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengakui, penurunan daya beli masyarakat sudah terlihat sejak akhir 2016 sampai pertengahan 2017. "Banyak faktor yang memengaruhi," kata Adhi.Menahan pembelianMisalnya, lanjut Adhi, masalah keamanan terkait Pilkada DKI Jakarta. Masyarakat kelas menengah menahan pembelian barang dalam jumlah besar. "Orang takut membeli barang atau stok banyak barang," katanya. Hal itu tentu berpengaruh pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, Adhi menilai, kebijakan pemerintah untuk menertibkan pungli dan importasi barang memang bagus. Namun, hal itu dapat memengaruhi konsumsi masyarakat. Penertiban impor barang melalui kebijakan kepabeanan dan perpajakan, lanjut Adhi, juga dapat memengaruhi barang beredar di konsumen dan peredaran uang. Untuk itu, pemerintah sebaiknya juga memperhatikan masa transisi dalam upaya menertibkan importasi barang. (FER)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000