Proyek Infrastruktur Transportasi Ditawarkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menawarkan 13 proyek infrastruktur transportasi senilai hampir Rp 40 triliun dalam The 4th Asia-Europe Meeting- Transport Ministers\' Meeting di Bali. Ajang internasional itu juga diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara kedua kawasan tersebut. The 4th Asia-Europe Meeting- Transport Ministers\' Meeting (ASEM TMM4) akan digelar mulai hari ini, Selasa-Kamis, (26-28/9), di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini akan dihadiri oleh delegasi dari 39 negara, 18 menteri bidang transportasi, dan dua organisasi dunia. "Pertemuan ini sebenarnya adalah pertemuan untuk meningkatkan konektivitas. Namun, acara ini akan kami manfaatkan juga untuk mengenalkan potensi Indonesia, terutama untuk investasi dan pariwisata," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (25/9).Dikatakan Budi Karya, rata-rata proyek infrastruktur yang akan ditawarkan adalah pengembangan pelabuhan, bandar udara, dan jalan kereta api. "Satu proyek nilainya Rp 1 triliun-Rp 2 triliun. Namun, ada juga yang mencapai Rp 7,7 triliun, seperti Pelabuhan Baru Makassar," katanya.Proyek-proyek yang ditawarkan antara lain Pelabuhan Baru Makassar, Terminal 1 dan 2 Kalibaru Tanjung Priok, Fase 1 pembangunan Pelabuhan Dalam Kijing, Fase 1 Pelabuhan Sorong-Seget, pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut, Pelabuhan Dalam Tanjung Carat, Bandara Kualanamu, dan Bandara Internasional Lombok. Selain itu ada tiga proyek pembangunan jalan kereta api, yakni Makassar-Pare- Pare, LRT Bandung, dan trem Surabaya.DelegasiUntuk menawarkan investasi dan pengembangan investasi tersebut, Indonesia sudah menjadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara. Dengan delegasi Jepang, misalnya, akan dibahas perkembangan MRT, LRT, Pelabuhan Patimban, dan kereta semicepat Jakarta-Surabaya. Dengan delegasi Luksemburg, pemerintah akan menandatangani Air Service Management. Sementara dengan delegasi Korea akan dibahas isu intelligent transport system. Pemerintah juga akan membahas soal vokasi dan layanan kapal ro-ro antara Bitung-Davao dengan Pemerintah Filipina.Sementara itu, Wakil Ketua Kadin Bidang Perhubungan yang juga Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners\' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, acara ini memberi kesempatan pada pelaku usaha untuk mengetahui peluang dan regulasi di negara lain. "Pengetahuan itu juga bisa memperbaiki atau meningkatkan apa yang berlaku di Indonesia. Mereka bisa melihat potensi kita, dan kita juga mengetahui peluang kita. Kami juga berharap, para delegasi itu membawa pengusaha mereka sehingga bisa melakukan business matching dengan mereka," kata Carmelita. (ARN)