Kewajiban dan Bisnis
Slogan "Hadir untuk Negeri" yang digaungkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, memang tidak mudah diemban. Sebagai korporasi yang dituntut profesional dan berdaya saing, BUMN harus kreatif dan efisien dalam berbisnis. Di sisi lain, sebagai perusahaan negara, BUMN harus menjalankan kewajiban pelayanan publik yang sulit dibebankan pada perusahaan swasta.Namun, dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, peran BUMN memang semakin terlihat. Misalnya, untuk kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua, PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN, perlu mengurangi sebagian kecil dari laba.Kebijakan satu harga sangat penting untuk menciptakan pemerataan ekonomi, ekonomi berkeadilan, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat, terutama di Papua. Itulah salah satu bentuk BUMN hadir untuk negeri. Kehadiran BUMN benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Untuk mengerjakan proyek infrastruktur jalan tol, BUMN perlu mengeluarkan biaya talangan untuk pembebasan lahan. Biaya talangan yang ditanggung BUMN saat ini mencapai Rp 21 triliun. Untuk membangun infrastruktur lain, seperti ketenagalistrikan, BUMN juga perlu mencari pembiayaan, baik melalui pinjaman pada bank-bank BUMN atau bank asing yang dapat berakibat pada pembengkakan beban utang BUMN. Tugas seperti itu tidak mudah dilakukan perusahaan swasta. Dengan pembebasan lahan yang lebih cepat, proyek infrastruktur pun dapat cepat dibuat dan diselesaikan seperti yang dilakukan selama ini. Melalui pembangunan infrastruktur, diharapkan ekonomi masyarakat dapat bergerak dan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di daerah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan perusahaan BUMN juga merupakan bentuk BUMN hadir untuk negeri.Meskipun memiliki kewajiban pelayanan publik dan tanggung jawab sosial perusahaan, BUMN memang harus terus mengembangkan bisnis yang menguntungkan. Dengan keuntungan yang diperoleh, diharapkan BUMN dapat lebih besar berkontribusi kepada masyarakat dan bangsa. Dengan keuntungan yang diperoleh, diharapkan juga BUMN dapat memiliki kapitalisasi dan skala usaha yang besar dan efisien untuk berkompetisi secara global.Kompetisi dapat dimenangi jika sebuah negara mampu membangun di berbagai bidang dengan cepat dan efisien. Berbagai masalah, seperti ketegangan politik dan instabilitas keamanan, yang membuat inefisiensi harus dipangkas agar percepatan membangun Indonesia terwujud. (Ferry Santoso)
