Sikap Indonesia Mendapat Banyak Dukungan

WINA, KOMPAS — Sikap Pemerintah Indonesia yang bertindak tegas terhadap penangkapan ikan ilegal dan memasukannya sebagai kejahatan transnasional terorganisasi mendapat dukungan dari banyak negara. Hal itu setidaknya tecermin dalam Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan di Vienna, Austria, yang berlangsung 25-28 September. Sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Try Harijono, dari Vienna, Rabu (27/9), simposium itu dihadiri sejumlah ahli perikanan, hukum laut, dan perwakilan pemerintah sejumlah negara. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berbicara dalam simposium itu mengatakan, penangkapan ikan ilegal tidak hanya merugikan suatu negara secara ekonomi. Tindak pidana itu juga merusak kelestarian lingkungan dan melanggar hak-hak asasi manusia di lautan. Negara dirugikan karena dalam praktik kejahatan transnasional terorganisasi ini terjadi aksi penyelundupan, pemalsuan dokumen, penghindaran pajak, dan pencurian sumber daya alam."Penangkapan ikan ilegal menjadi musuh bersama semua negara," kata Susi, seraya mengajak negara-negara di dunia bersikap tegas terhadap aksi kejahatan di lautan tersebut. Menanggapi seruan Susi, sejumlah negara memberikan respons positif. Menteri Perikanan Ekuador Ana Katuska Drouet Salcedo menyatakan ingin menjalin kerja sama lebih erat lagi dengan Indonesia dalam upaya memberantas kejahatan perikanan di lautan. Tindakan keras Indonesia menyebabkan pelaku penangkapan ikan ilegal ketakutan dan mencari ikan ke kawasan lain, termasuk perairan Ekuador. "Oleh karena itu, pemberantasan kejahatan perikanan harus dilakukan bersama-sama oleh semua negara," kata Ana Katuska. Direktur Jenderal Perikanan di Kementerian Pertanian Thailand Adisorn Promthep mengakui setelah penangkapan ikan ilegal menjadi isu internasional, ikan-ikan produk Thailand ditolak sejumlah negara Eropa. Sebab, citra nelayan Thailand sering dikaitkan dengan praktik penangkapan ikan ilegal. Karena itu, Thailand juga berkomitmen memerangi praktik penangkapan ikan ilegal yang dilakukan sejumlah nelayan. "Meski demikian, upaya ini tak mudah dan membutuhkan proses, terutama yang menyangkut penyusunan peraturan," kata Adisorn.Meski demikian, Pemerintah China yang diwakili Wang Xiaodu, Duta Besar China untuk Wilayah Laut Kuning, menyampaikan pandangan berbeda. Menurut dia, masalah penangkapan ikan yang dilakukan nelayan tidak seharusnya dikriminalisasi dan ditanggapi secara berlebihan, apalagi dengan cara kekerasan. Dia juga mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan penegakan hukum karena bukan bidang tugasnya.Pandangan ini langsung dibantah wakil dari Pemerintah Ghana dan sejumlah negara lainnya yang menyatakan penangkapan ikan secara ilegal ini bukan dilakukan nelayan kecil. Namun, kejahatan ini dilakukan perusahaan besar bermodal kuat yang bergerak di bidang perikanan.Bangkitkan kesadaran Simposium Internasional tentang Kejahatan Perikanan yang berlangsung di Vienna bertujuan membangkitkan kesadaran dunia tentang kejahatan perikanan transnasional terorganisasi yang merugikan banyak negara. Seusai simposium, Susi menyatakan, sudah enam negara yang menyatakan mendukung dan 40 negara setuju memasukkan penangkapan ikan ilegal sebagai kejahatan perikanan transnasional atau lintas negara yang terorganisasi. "Upaya meningkatkan kesadaran dunia terhadap kejahatan di lautan ini membutuhkan proses lama. Semua pihak tidak boleh lelah demi menegakkan keadilan, terutama bagi negara-negara yang menjadi sasaran illegal fishing," ujar Susi.