logo Kompas.id
EkonomiHarga Jual dari Petani Belum...
Iklan

Harga Jual dari Petani Belum Terjamin

Oleh
· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Harga jual komoditas di tingkat petani, sebagai insentif terbaik bagi pengembangan pertanian, dinilai belum terjamin. Petani paling dirugikan dalam struktur industri. Karena itu, pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pangan agar menguntungkan petani.Jaminan harga jual menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam dialog nasional yang digelar Badan Musyawarah Tani Indonesia (Bamustani) di Jakarta, Jumat (29/9), serta sarasehan nasional yang diinisiasi oleh Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu-Kamis lalu. Kedua acara digelar dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional 2017.Hasil rembuk tani AB2TI antara lain harga pembelian pemerintah (HPP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 yang berlaku hingga kini merugikan petani. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 3.700 per kilogram hanya naik 12 persen dibandingkan ketentuan tahun 2012. Sementara akumulasi inflasi selama kurun itu mencapai 28 persen.Untuk menjamin keuntungan usaha tani padi, para petani mengusulkan HPP naik setidaknya Rp 4.850 per kg GKP. Selain itu, ketentuan tentang harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp 9.450 per kg untuk jenis beras medium di sentra produksi juga dianggap merugikan petani. Demi mengejar HET, pedagang atau pengusaha beras bakal menekan harga pembelian gabah.Peserta dialog di Jakarta juga menyoroti fluktuasi harga komoditas cabai dan bawang merah. Kini, meski ada sejumlah regulasi yang mengatur harga acuan pembelian di tingkat petani, realitas di lapangan tidak sesuai. Harga di tingkat petani masih anjlok di bawah biaya produksinya.Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih dan Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan mengusulkan, selain kebijakan HPP, pemerintah bisa mengatur zona, luas tanam, dan kuota untuk mengantisipasi kelebihan produksi dan anjloknya harga di tingkat petani. Selain itu, lembaga petani perlu diperkuat untuk mengefisienkan biaya produksi dan mengoptimalkan harga jual.Kesejangan produksiKepala Bidang Hortikultura Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Sukardi mengatakan, faktor kesenjangan produksi antardaerah serta antarwaktu menjadi kendala fluktuasi harga komoditas hortikultura. Karena itu, pemerintah menempuh sejumlah cara untuk menstabilkan harga, seperti melalui pengaturan tanam melalui Kementerian Pertanian.Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Ninuk Rahayuningrum mengatakan, selain pengaturan teknis di tingkat budidaya, pemerintah berupaya menstabilkan harga pangan untuk mengerem inflasi. Caranya antara lain melalui penetapan HPP, harga acuan, dan HET.Selain perbaikan tata kelola pangan, hasil rembuk tani AB2TI juga mengusulkan perubahan subsidi dan bantuan melalui transfer langsung ke petani. (MKN)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000