Pengembalian Perlu Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS — Setelah berjalan sejak pertengahan 2016, skema talangan untuk pembebasan lahan jalan tol kemungkinan akan diterapkan kembali pada 2018. Namun, badan usaha meminta agar pengembalian dipercepat."Tergantung jenis proyeknya, mungkin (talangan) masih ada. Seperti jalan tol targetnya masif dan perlu cepat sehingga skema talangan akan membantu mempercepat pengadaan tanah," kata Direktur Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) Rahayu Puspasari akhir pekan lalu di Jakarta.Proses talangan oleh badan usaha jalan tol (BUJT) mulai diterapkan sejak pertengahan 2016. Skema itu menjadi terobosan karena kebutuhan pembayaran tanah besar, sementara anggaran pemerintah belum dialokasikan. Setelah mulai disalurkan BUJT pada 2016, skema talangan dilanjutkan pada 2017. Talangan yang disalurkan BUJT tersebut diganti oleh BLU LMAN yang pada 2016 mendapat alokasi anggaran Rp 16 triliun dan pada 2017 Rp 20 triliun. Sementara pada 2018, alokasi anggaran BLU LMAN untuk pembebasan lahan direncanakan sebesar Rp 35,4 triliun. Sekitar Rp 18,133 triliun dialokasikan untuk pembebasan 23 ruas tol selain untuk lahan bendungan dan jalur kereta api. Adapun hingga 2019, jalan tol terbangun direncanakan 1.851 kilometer.Menurut Puspasari, BLU LMAN dapat melakukan pembayaran langsung dana tanah kepada masyarakat. Namun, skema talangan tetap disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan anggaran BLU LMAN tidak langsung tersedia pada awal 2018. Sementara agar penggantian talangan yang telah disalurkan BUJT dapat lebih cepat, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembebasan lahanDirektur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jalan tol. Dukungan itu termasuk untuk pembebasan lahan. "Untuk terus menalangi dana pembebasan lahan, tergantung kecepatan pengembalian dana dari BLU LMAN. Kami berharap pengembalian tahun 2016 dan 2017 selesai dilaksanakan tahun ini," kata Desi.Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan, skema talangan akan berjalan baik jika penggantiannya berlangsung cepat. "Idealnya, setelah disalurkan maksimal 3 bulan diganti karena BPKP perlu waktu untuk memverifikasi," kata Herwidiakto.Untuk tahun depan, menurut Herwidiakto, ruas-ruas tol yang dibangun PT Waskita Toll Road masih memerlukan sekitar Rp 4 triliun untuk pembebasan lahan. Sebagian besar pembebasan lahan diperlukan untuk ruas tol di Jabodetabek, seperti Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cibitung-Cilincing, dan Cibitung-Cimanggis. Sejak 2016 hingga saat ini, PT Waskita Toll Road telah menyalurkan dana talangan Rp 9,2 triliun, tetapi baru diganti Rp 2,2 triliun. (NAD)