Serapan Anggaran Rendah
JAKARTA, KOMPAS — Penyerapan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu didorong agar program kerja untuk membangkitkan sektor kelautan dan perikanan dapat direalisasikan. Per awal Oktober 2017, penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan baru berkisar 31,81 persen. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Mohammad Abdi Suhufan, di Jakarta, Minggu (15/10), mengatakan, dari pagu anggaran KKP sebesar Rp 9,146 triliun tahun 2017, baru terserap sekitar Rp 2,73 triliun. "Masih ada anggaran sebesar Rp 6,24 triliun yang harus dibelanjakan dalam sisa waktu 60 hari sebelum kantor kas negara tutup pada pertengahan Desember," kata Abdi. Beberapa program unggulan KKP, yakni pengadaan kapal dan industrialisasi perikanan, pembangunan sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT), dan revitalisasi pelabuhan besar, seperti Bitung (Sulawesi Utara) dan Untia di Makassar (Sulawesi Selatan) belum berjalan optimal. Abdi mengatakan, rendahnya serapan KKP antara lain dipicu perencanaan kegiatan yang tak konsisten, banyaknya revisi dan gagal lelang proyek. Dicontohkan, realisasi SKPT di 12 wilayah perbatasan masih rendah. Di sisi lain, investasi perikanan yang diharapkan dari swasta nasional dan investor asing masih rendah, bahkan menurun. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan, investasi berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di sektor perikanan melambat. Pada Januari-Juni 2017, realisasi penanaman modal di sektor perikanan senilai Rp 128,58 miliar. Nilai investasi perikanan itu turun tajam dibandingkan 2016 senilai Rp 600 miliar dan 2015 sebesar Rp 700 miliar. Kesenjangan "Serapan anggaran yang loyo berdampak keterlambatan penyediaan infrastruktur perikanan di daerah. Proses produksi tak bisa dipacu. Akhirnya, tetap terjadi kesenjangan antara potensi ikan dengan produksi" ujarnya. Tahun 2016, realisasi anggaran KKP, yakni 85,25 persen dari total anggaran Rp 7,53 triliun. Anggaran itu sebelumnya telah dipotong dari semula Rp 10,6 triliun menjadi Rp 7,53 triliun. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardjianto mengemukakan, ada beberapa kendala, di antaranya lelang pengadaan beberapa kapal batal terlaksana tahun ini. Di samping itu, pembangunan gudang pendingin terintegrasi, pasar ikan terpadu dan pasar ikan modern di Muara Baru, Jakarta, juga belum selesai. Meski demikian, pihaknya optimistis akan mampu mengejar serapan anggaran hingga 87,6 persen pada akhir 2017. Beberapa program yang tidak terkejar diselesaikan tahun ini diarahkan untuk pembangunan bertahap hingga 2018. "Kita realistis apa yang bisa dikerjakan sampai tahun ini. Kalau terlambat, ini bagian dari dinamika. Kita pastikan semua program tetap terlaksana," ujarnya. (LKT)
