Tata Niaga Kedelai Perlu Direvisi

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertanian mengusulkan perbaikan tata niaga agar sejalan dengan program pemacuan produksi sekaligus menggairahkan usaha tani. Salah satunya terkait tarif bea masuk kedelai impor yang saat ini masih nol persen. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Maman Suherman di Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, usulan akan disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Selain pengenaan tarif masuk, poin lain yang diusulkan adalah agar importir kedelai perlu menyertakan rekomendasi dari Kementerian Pertanian.Perbaikan kebijakan tata niaga diharapkan selesai sebelum musim panen tiba atau setidaknya di awal tahun depan. Kementerian Pertanian menargetkan produksi kedelai 2,9 juta ton pada 2018. Angka target itu sama dengan rata-rata kebutuhan kedelai nasional."Petani butuh jaminan agar harga tidak jatuh saat panen karena harga kedelai impor yang lebih murah. Oleh karena itu, kami usul agar bea masuk tidak nol lagi, selain menyiapkan saluran agar hasil panen petani terserap ke pasar," ujarnya.Berdasarkan Outlook Kedelai 2016, sebanyak 1,96 juta ton atau 67,28 persen dari total 2,9 juta ton kebutuhan kedelai nasional, merupakan hasil impor. Produksi dalam negeri selama ini tak pernah cukup. Tahun lalu, luas panen bahkan turun 4,27 persen dibandingkan tahun 2015, yakni 614.100 hektar.Maman mengatakan, pemerintah menargetkan tambahan luas tanam 500.000 hektar untuk menopang produksi tahun depan. Demi mengejar target itu, pemerintah menganggarkan dana sekitar Rp 600 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 sehingga secara total ada sekitar Rp 750 miliar anggaran untuk penanaman kedelai tahun ini.Dana antara lain akan digunakan untuk memberi subsidi bagi petani. Menurut Maman, nilai bantuan mencapai Rp 1,2 juta per hektar antara lain untuk biaya benih, kapur, pupuk, dan pestisida. Bantuan direncanakan akan ditambah dengan total anggaran Rp 1,35 triliun untuk sekitar 1,5 juta hektar lahan tanam pada 2018.Proyek penanaman 500.000 hektar kedelai, kata Maman, direncanakan segera mulai. Lokasi tanam tersebar di 20 provinsi dengan sasaran lahan bekas pertambangan, perkebunan, lahan kering, lahan tidur, dan lahan pasang surut antara lain 153.000 hektar di Pulau Sumatera, 130.000 hektar di Jawa, 27.000 hektar di Kalimantan, 110.000 hektar di Sulawesi, serta Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur masing-masing 40.000 hektar.Kebutuhan benihAkan tetapi, target tanam itu menuntut penyediaan benih. Dengan kebutuhan 20-30 kilogram per hektar, butuh setidaknya 10.000-15.000 ton benih untuk 500.000 hektar lahan. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Nana Laksana Ranu, program peningkatan produksi pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai menjadi tantangan sekaligus peluang bagi produsen benih dalam negeri.Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Mochamad Achdijat Basari mengatakan, saat ini baru sekitar 40 persen kebutuhan benih yang menjadi domain Kementerian Pertanian melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sementara 60 persen sisanya oleh produsen benih swasta, termasuk perusahaan multinasional di dalam negeri. "Ini peluang yang cukup besar," ujarnya. (MKN)