Muatan Balik dari Indonesia Timur Terus Tumbuh

JAKARTA, KOMPAS — Program tol laut yang bertujuan mengurangi disparitas harga antara kawasan Indonesia bagian barat dengan bagian timur, mulai menunjukkan hasil. Hal ini antara lain ditandai dengan mulai meningkatnya muatan balik yang dibawa oleh Kapal Tol Laut dari timur ke barat."Jumlahnya memang belum banyak, tetapi terus menunjukkan pertumbuhan. Muatan balik kira-kira sudah mencapai 30-40 persen dari kapasitas kapal," kata Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni (Persero) Harry Boediarto di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Tol Laut 2017 di Jakarta, Selasa (17/10).Harry mengatakan, keberadaan tol laut membuat masyarakat di Indonesia timur mempunyai kepastian kapan kapal datang sehingga mereka bisa menjual hasil buminya ke kawasan Indonesia bagian barat. Dengan demikian, perekonomian di Indonesia timur pun mulai bergerak. "Yang dikirim berbagai macam, dari ikan, rumput laut, kopi, kerang, udang, dan sebagainya. Mereka menggunakan peti kemas berpendingin," ujar Harry.Bahkan, pemerintah daerah di Sabu, Nusa Tenggara Timur, mengajak warganya tidak lagi bekerja menjadi buruh migran, tetapi beralih menjadi petani garam, karena produksi garam di Sabu sangat besar dan berkualitas bagus. Belum lama ini, Pelni mengangkut 100 kontainer garam dari Sabu. Dengan pertumbuhan muatan dari Indonesia timur, Kapal Tol Laut diharapkan tidak lagi datang hanya 27 hari sekali, melainkan 14 hari sekali. Untuk itu, jumlah kapal perlu ditambah. Dengan demikian, pasokan barang juga makin terjaga dan tidak ada kelangkaan. "Kapal Tol Laut itu liner, jadi kapal akan berjalan sesuai jadwal, tidak peduli apakah muatan penuh atau tidak. Sementara kapal-kapal yang ada sekarang temper, hanya jalan jika muatan sudah penuh. Dengan demikian, kepastian pasokan barang tidak terjaga," katanya.RegulasiSementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan secara umum pelaksanaan program tol laut telah berjalan dengan baik. Peningkatan terus dicapai dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatan. "Dari sisi regulasi, saat ini telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya," kata Wahju.Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bay M Hasani mengatakan, saat ini jumlah trayek tol laut sudah meningkat dari 3 trayek menjadi 13. Sebanyak 7 trayek dijalankan oleh Pelni dan 6 dilaksanakan oleh pelayaran swasta. "Keberhasilan program tol laut ini bisa terwujud apabila didukung oleh sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan pemerintah daerah. Salah satu program sinerginya adalah Rumah Kita," ujar Bay. Rumah Kita merupakan tempat penampungan barang yang dibawa oleh Kapal Tol Laut dan barang dari daerah yang disinggahi kapal itu. Dikatakan Bay, saat ini, Rumah Kita sudah ada di 19 lokasi dengan penanggung jawab yang berbeda-beda. (ARN)