logo Kompas.id
EkonomiKebijakan Pangan Perlu Kajian ...
Iklan

Kebijakan Pangan Perlu Kajian Akademis dan Data

Oleh
· 2 menit baca

BOGOR, KOMPAS — Rembuk Nasional Bidang Pangan yang digelar di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/10), menghasilkan sejumlah catatan terkait kebijakan pangan nasional. Rembuk digelar untuk menjaring masukan dari praktisi serta akademisi dari 16 perguruan tinggi di 14 provinsi di Indonesia.Pada rembuk nasional antara lain mengemuka pandangan bahwa sejumlah kebijakan pangan yang ditempuh pemerintah tidak disertai kerangka akademis dan data yang matang. "Urusan pangan dan pertanian ada ilmunya. Ilmu memang terus dikembangkan. Namun, sayang jika ilmu tidak dipakai dalam pengambilan keputusan atau kebijakan," ujar Rektor IPB Herry Suhardiyanto.Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengusulkan perbaikan data pangan. Harapannya, data bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan diterima oleh semua pihak. Selama ini data terkait luas tanam dan produksi pangan dinilai membingungkan dan tidak mencerminkan situasi di lapangan oleh sejumlah kalangan.Selain data, Djarot berpandangan, penting dilakukan penguatan lembaga atau otoritas pangan yang berada di bawah presiden. Dengan demikian, problem pangan bisa segera diselesaikan, khususnya terkait stabilisasi harga, kepastian soal ketersediaan, serta intervensi pemerintah. Dia mencontohkan posisi Bulog dinilai kurang ideal sebagai operator tunggal yang berkait dengan sembilan lembaga atau kementerian.Kedaulatan petaniCatatan lain yang mengemuka adalah tentang kedaulatan petani. Sejumlah kebijakan pemerintah, seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) dan pembentukan satuan tugas pangan, dinilai justru melemahkan petani, peternak, atau nelayan sebagai produsen. Sejumlah peserta meminta agar pemerintah juga berfokus pada kesejahteraan produsen selain stabilitas harga.Direktur Kajian Strategis Kebijakan Pertanian IPB Dodik R Nurrochmat mengatakan, sektor hulu penting untuk diperhatikan sebelum mengurus hilir. Dalam sejumlah kebijakan, pemerintah justru sibuk mengatasi masalah di hilir meski masalah di tingkat petani belum tuntas. Acara rembuk ini merupakan rangkaian ketiga rembuk bidang pangan tahun ini. Rangkuman catatan akan disampaikan ke presiden pada acara puncak rembuk nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin nanti.Lima tema dipilih dalam rembuk di IPB, yakni terkait subsidi input serta harmonisasi kebijakan dan kelembagaan; upaya khusus padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu, dan sapi; upaya stabilisasi dan tata kelola pangan; pemberdayaan petani dan reforma agraria; serta pascapanen, mutu, dan keamanan pangan. (MKN)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000