Pemerintah Perlu Dorong Revitalisasi Industri dan Ekonomi Digital

Kompas/Mukhamad Kurniawan

Sejumlah tokoh yang terlibat dalam Rembuk Nasional 2017, antara lain Rhenald Kasali, Zuhairi Misrawi, dan Tb Hasanudin, memberikan keterangan pers di arena rembuk di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dinilai perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui revitalisasi industri dan pengembangan ekonomi digital. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar pertumbuhan lebih berkualitas, yakni dukungan infrastruktur, regulasi, serta strategi dan sinergi yang harmonis.

Demikian sebagian poin hasil rembuk bidang ekonomi, industri, dan perdagangan pada puncak Rembuk Nasional yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Selain bidang-bidang itu, ada 11 tema bidang rembuk, antara lain politik hukum keamanan dan ketahanan, kebinekaan, infrastruktur, pertambangan dan energi, pendidikan, serta kelautan.

Ketua Tim Perumus Bidang Rembuk Ekonomi Industri dan Perdagangan Hendri Saparini menyatakan, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui revitalisasi industri dan ekonomi digital. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan didukung strategi dan perencanaan yang baik.

Pembangunan hard infrastructure, misalnya, dinilai cukup maju tiga tahun terakhir. Namun, sejauh ini belum ada strategi lanjutan untuk memanfaatkannya. Selain itu, ada catatan terkait sinergi antara BUMN, swasta, UKM, dan koperasi.

”Semestinya bersinergi membuat jaringan agar kuenya lebih besar dan bukan justru mempertentangkan kue yang ada,” ujarnya.

Peserta juga mengkritisi sejumlah ketentuan yang belum mendukung industrialisasi. Terkait usaha pemerintah memperbesar penerimaan negara, kalangan usaha menilai arah pencarian sumber penerimaan justru kontraproduktif bagi upaya Indonesia menjadi basis produksi. Padahal, hal itu menjadi janji Presiden Joko Widodo.

”Kami minta kebijakan fiskal diluruskan untuk mendorong industri,” lanjutnya.

Kompas/Mukhamad Kurniawan

Suasana rembuk di bidang pangan merumuskan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dalam Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Di bidang pendidikan, peserta rembuk yang antara lain guru, pengelola dan pemilik yayasan, serta dosen memberikan perhatian pada ancaman digitalisasi. Menurut Ketua Bidang Rembuk Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Vokasi Rhenald Kasali, 30 tahun terakhir tidak tampak perbaikan di sektor pendidikan untuk menjawab tantangan digital tersebut. Padahal, ada sekitar 2 miliar penduduk yang terancam mata pencariannya karena perkembangan teknologi.

Problem lain yang menjadi catatan bidang pendidikan adalah kesenjangan antara sekolah dan industri, porsi dari total anggaran pendidikan yang kurang bagi peningkatan mutu guru dan proses belajar, serta pendidikan karakter yang perlu melibatkan masyarakat luas. Ada pula catatan soal pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar terkait ketepatan penerima dan penggunaannya.

Di bidang rembuk kebinekaan, peserta menyoroti ancaman toleransi dan radikalisme yang dinilai masih luar biasa. Menurut Wakil Ketua Bidang Rembuk Kebinekaan Zuhairi Misrawi, mengutip hasil survei, ada lebih kurang 11 juta orang yang bisa diindikasikan terkait dengan ideologi radikal. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah tegas terkait kasus-kasus intoleransi.