logo Kompas.id
EkonomiBantuan Kapal Perlu Dievaluasi
Iklan

Bantuan Kapal Perlu Dievaluasi

Oleh
· 3 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta mempercepat pembenahan program bantuan kapal ikan yang bermasalah. Evaluasi program tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mencabut moratorium program bantuan kapal untuk koperasi nelayan yang masih sangat dibutuhkan.Ketua Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata dan Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan hal itu secara terpisah, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (24/10). Marthin mengatakan, kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menghentikan sementara atau moratorium bantuan kapal nelayan pada 2018 perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang masih terulang dalam program bantuan kapal nelayan. Proses pengadaan bantuan kapal itu dinilai masih mengabaikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. "Nelayan membutuhkan revitalisasi kapal, termasuk pascapenangkapan. Evaluasi proses hulu hingga hilir kebijakan program bantuan kapal harus segera dilakukan sehingga program dapat kembali dilanjutkan," kata Marthin. Program bantuan kapal itu masih dibutuhkan nelayan. Nelayan skala kecil hingga menengah membutuhkan revitalisasi armada untuk bisa memanfaatkan kelimpahan ikan. Namun, dalam menjalankan program bantuan itu, pemerintah juga perlu memperhatikan karakteristik geografis dan kebutuhan kapal untuk nelayan di tiap-tiap daerah. "Hingga tahun 2016, masih banyak bantuan kapal mangkrak karena tidak bisa dioperasikan, ataupun ditolak nelayan karena bermasalah," kata Marthin. Program bantuan kapal ini dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2010. Program pengadaan bantuan 1.000 kapal Inka Mina berlangsung pada 2009-2014 untuk kapal rata-rata berukuran 30 gros ton (GT). Program bantuan kapal ini dilanjutkan pada tahun 2014-2019 dengan ukuran yang lebih bervariasi, mulai dari 3 GT, 5 GT, 10 GT, 20 GT, hingga di atas 30 GT. Kapal ditolak Data dari KNTI mengindikasikan, program bantuan kapal tahun 2016 masih menuai banyak persoalan. Di Kalimantan Utara, terdapat 9 bantuan kapal di bawah 10 GT yang hingga kini belum beroperasi. Bantuan itu terbagi untuk Kabupaten Nunukan, Sebatik, dan Bulungan."Kondisi kapal yang diterima tidak seperti bayangan nelayan. Butuh perubahan pada bagian tangki BBM, palka, dan bagian depan kapal. Nelayan terpaksa menghabiskan dana koperasi nelayan sebesar Rp 15 juta untuk perbaikan itu," kata Hamsah, Ketua DPD KNTI Kabupaten Bulungan. Persoalan lain yang muncul, alat tangkap sebagai penunjang beroperasinya kapal belum tersedia. Di Pulau Bunyu, izin melaut kapal nelayan sejak bantuan diberikan pada 2016 belum juga diterbitkan.Terkait evaluasi, diusulkan untuk melibatkan koperasi nelayan dalam penentuan desain kapal. Data koperasi nelayan penerima bantuan juga perlu diverifikasi dengan melibatkan organisasi nelayan agar tidak salah sasaran. Menurut Budi, bantuan kapal untuk sejumlah daerah kerap disamaratakan sehingga tidak sesuai dengan karakter nelayan di tiap-tiap daerah. (LKT)

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000